JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan menuntaskan penyambungan jaringan pipa gas yang akan menghubungkan Sumatera dan Jawa, salah satunya melalui pembangunan pipa Dumai-Sei Mangke. Feasibility study (FS) proyek ini telah dilakukan pada 2014 dan karena itu perlu dilakukan review serta update untuk disesuaikan dengan situasi saat ini.

“PGN telah membuat FS sejak 2014 dan dengan perkembangan enam tahun ini, perlu dilakukan review lagi. Itu harus menjadi pertimbangan utama,” kata Alimuddin Baso Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Selasa (17/11)

Alimuddin mengatakan berdasarkan FS 2014 tersebut, desain pipa berdiameter antara 12-28 inci dan investasinya diperkirakan US$483 juta. Untuk skema pendanaan belum ditentukan. Namun demikian, terdapat dua alternatif yaitu anggaran badan usaha atau APBN seperti PMN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pembangunan pipa Dumai-Sei Mangke bermanfaat menjaga kehandalan pasokan gas bumi di Provinsi Sumatera Utara dan Riau, untuk memperkuat pasokan yang saat ini telah ada dari Grissik dan Jambi melalui pipa Grissik-Duri-Dumai, serta LNG Regas Arun melalui pipa Arun-Belawan Sei Mangke dan Lapangan Gas PHE NSO/NSB dan Medco Blok A.

“Selain itu juga mendorong pertumbuhan kawasan industri baru di sepanjang jalur pipa gas Dumai-Sei Mangke,” tambah Ali.

Dalam Neraca Gas Region 1 Aceh dan Sumatera Bagian Utara terdapat eksisting supply saat ini yakni Medco Blok A, PHE NSO dan NSB serta LNG Tangguh. Selain itu, ada proyek yang akan onstream tahun 2023 yaitu Zaratex dan 2024 ENI JAU. Terdapat potensial onstream juga yaitu EMP Gebang tahun 2023.

Dari sisi demand, utamanya saat ini adalah dari Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan pembangkit listrikk. Namun hingga saat ini belum terdapat kepastian terkait kebutuhan gas untuk industri retail di sepanjang rencana pipa Dumai-Sei Mangke.

“Ini kondisi empiriknya dan harus kita cermati supaya ketika memutuskan skema yang mau digunakan, sudah harus prudent. Kami ingin sesuatu yang diputuskan itu akan bisa dieksekusi, bukan direncanakan. Jadi penting didiskusikan secara matang,” tegas Alimuddin.(RI)

Dalam kesempatan tersebut, Ali menjelaskan alternatif skema pembiayaan melalui KPBU yang saat ini juga didorong untuk pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga (jargas) di mana sosialisasinya dilakukan di 9 lokasi pada tahun 2020. Aturan KPBU dalam pembangunan jargas tercantum pada Perpres No 18 Tahun 2020.

“Kita dorong (skema) KPBU supaya beban fiskal pemerintah bisa terkontrol dan jaminan Pemerintah juga ada,” ujarnya.

Manfaat lain dari terbangunnya pipa transmisi Dumai- Sei Mangke adalah dapat menjadi infrastruktur dalam memasok gas bumi di wilayah yang dilalui jalur pipa, antara lain Labuhan Batu, Asahan dan Medan. Selain itu juga menjadi alternatif infrastruktur dalam memasok gas bumi untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik di Sumatera Utara.

Ali menegaskan hal lain yang tak kalah penting adalah komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan pipa ini. “Aspek konstruksi sangat mudah, sepanjang aspek non teknis ini selesai. Ini harus dikaji ketika melakukan review FS nantinya. Kalau ini tidak diselesaikan, nantinya banyak titik yang akan kita sambung akhirnya mangkrak,” kata Ali.

Pipa ruas Dumai – Sei Mangke merupakan satu dari sekian banyak ruas yang tidak kunjung dilelang pembangunannya oleh pemerintah. Ruas tersebut padahal sudah tercantum dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) 2012-2025. Salah satu alasan tidak kunjung dilelangnya ruas pipa tersebut adalah masih belum pastinya pasokan gas serta tidak adanya kepastian konsumen gas.