JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat upaya swasembada dan ketahanan energi nasional, sekaligus mengoptimalkan porsi pendapatan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan di sektor pertambangan akan dilakukan penataan perizinan pertambangan agar pembagian porsi untuk negara dapat lebih optimal. Penataan tersebut akan berlaku bagi izin pertambangan eksisting, maupun izin yang baru.

“Khususnya pertambangan-pertambangan, baik yang lama maupun yang baru, itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal. Dan ini kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split. Mungkin pola-pola itu yang akan kita coba kita exercise untuk kita bangun, untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta,” ujar Bahlil, usai menghadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa(5/5).

Bahlil menyebut dengan penataan pertambangan ini, pendapatan negara dibidik lebih besar daripada sebelumnya. “Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbang dengan negara. Dan negara harusnya akan mendapatkan porsi yang lebih besar,” ujarnya.

Demi memperkuat upaya Pemerintah mencapai swasembada energi, Bahlil melakukan penyegaran organisasi melalui rotasi dan promosi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ESDM. Bahlil mengatakn Pemerintah saat ini dituntut untuk meningkatkan peran negara dalam pemanfaatan sumber daya alam, sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

“Di Kementerian kita ini sebenarnya tidak hanya kita berbicara tentang menerbitkan izin, tapi juga kita harus mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang bisa diimplementasikan sesuai dengan apa yang diarahkan dan apa yang menjadi program Bapak presiden,”ujarnya.

Ia menekankan, seluruh Pejabat dan staf di Kementerian ESDM harus bekerja sama dengan baik dalam menerjemahkan arahan dan kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil juga meminta kepada para pejabat yang dilantik agar berkomitmen kepada nusa dan bangsa, di manapun ditugaskan.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, Bahlil menegaskan negara dan badan usaha harus berjalan beriringan, karena semua pihak saling membutuhkan satu sama lain. Termasuk dalam upaya peningkatan lifting minyak dan gas bumi, serta penataan Izin Usaha Pertambangan.

Bahli mengatakan untuk ke depannya pengelolaan IUP akan menjadi kepentingan negara yang lebih besar.

“Sudah saya dapat arahan dari Bapak Presiden dan sekarang aturannya lagi dibuat. Jadi tidak boleh lagi kita obral, semuanya harus betul-betul bermanfaat dan hasilnya dioptimalkan untuk lebih besar kepada negara, tetapi kita harus juga mengayomi pengusaha,” kata Bahlil.(RA)