ISU ketahanan energi dalam beberapa tahun terakhir terus dibicarakan. Namun pembicaraannya masih belum tersentuh oleh masyarakat di akar rumput. Ketahanan energi seakan hanya berputar dalam lingkaran para elit dan terkesan jadi salah satu narasi untuk berpolitik.

Namun awal tahun 2026 semua itu berubah. Titik baliknya adalah ketika perang yang sudah lama dikhawatirkan terjadi akhirnya menjadi kenyataaan. Amerika Serikat sang pelindung Israel di Timur Tengah secara tiba-tiba menyerang Iran. Tidak tinggal diam, Iran langsung merespon tidak hanya dari sisi militer tapi juga sumber daya alam. Mereka menutup Selat Hormuz, satu-satunya jalur lintasan bagi kapal-kapal untuk membawa minyak bumi dan gas dari Timur Tengah ke seluruh penjuru dunia.

Gejolak terjadi, harga-harga komoditas sumber daya alam langsung merespon. Hampir 30% pasokan migas dunia berasal dari timur tengah. Ditutupnya selat Hormuz jelas langsung berdampak pada pasokan migas dunia. Dalam hitungan hari banyak negara langsung merasakan dampak ditutupnya selat Hormuz. Isu ketahanan energi kini makin terdengar, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia.

Banyak negara langsung mengumumkan keadaan darurat energi. Tidak ada sumber tenaga untuk menghidupkan pembangkit-pembangkit listrik mereka. Tidak ada sumber tenaga untuk sektor transportasi mereka.

Bagaimana dengan Indonesia? Ketika perang pecah, pemerintah terlihat tidak terburu-buru mengambil kebijakan ekstrem. Strategi wait and see dijalankan. Ketika bergagai negara merespon penutupan selat Hormuz dengan menaikkan harga BBM maupun tarif listrik. Indonesia justru memilih jalan yang berbeda. Menahan harga, meskipun belakangan akhirnya ada penyesuaian tapi untuk BBM dan LPG Nonsubsidi. Sementara BBM dan LPG bersubsidi hingga kini tidak ada perubahan harga. Pun demikian dengan tarif listrik, tidak mengalami perubahan alias tetap sama dengan harga beberapa tahun terakhir.

Pemerintah memilih untuk menggalakan kampanye penghematan konsumsi listrik ke masyarakat. Meskipun hasilnya juga belum terlalu terlihat.

Satu hal yang patut jadi pertanyaan, kenapa bisa pemerintah se-percaya diri itu? Sementara negara lain sudah banting stri putar otak untuk memenuhi kebutuhan energinya.

Ternyata kuncinya ada di batu bara. Komoditas satu ini memang “menggemaskan”. Satu sisi “dibenci” karena dianggap penghasil emisi yang besar. Tapi di sisi lain selama bertahun-tahun narasi ketahanan energi Indonesia ditopang oleh cadangan batu bara yang selama ini telah jadi bahan baku utama produksi listrik di Indonesia tanpa khawatir kekurangan pasokan ataupun harga.

Produksi batu bara Indonesia pernah mencapai 836 juta ton atau yang tertinggi dalam sejarah yakni pada tahun 2024 sebelum akhirnya kembali turun sekitar 790 juta ton pada tahun 2025. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan batu bara Indonesia per akhir 2024 mencapai sekitar 31,96 miliar ton, dengan total sumber daya mencapai 97,96 miliar ton. Mayoritas cadangan berlokasi di Kalimantan dan Sumatera. Dengan laju produksi saat ini, cadangan tersebut diperkirakan mampu bertahan sekitar 43 hingga 65 tahun ke depan.

Cadangan batu bara dianggap sebagai salah satu faktor kunci Indonesia jadi salah satu negara yang paling tahan banting dalam menghadapi kondisi gejolak energi secara global atau salah satu yang paling tangguh untuk urusan ketahanan energi.

Dalam laporan Eye on the Market bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026  yang dirilis oleh JP Morgan Asset Management, Indonesia bercokol di urutan kedua sebagai negara paling tangguh menghadapi guncangan energi global.

Laporan tersebut menganalisis 52 negara yang mewakili sekitar 82% konsumsi energi dunia, dengan menggunakan indikator total insulation factor yakni ukuran komposit yang mengagregasi empat komponen utama sumber energi domestik yakni produksi gas domestik, dan produksi batu bara domestik.

Kemudian, pembangkit nuklir, dan energi terbarukan, sebagai persentase dari useful final energy nasional. Indonesia mencatatkan insulation factor sebesar 77%, hanya terpaut tipis di bawah Afrika Selatan (79%) dan di atas Tiongkok (76%) serta Amerika Serikat (70%).

Kekuatan ketahanan energi Indonesia ditopang terutama oleh kontribusi signifikan produksi batu bara domestik yang memenuhi sekitar 48% konsumsi energi akhir nasional, gas bumi domestik 22%, serta energi terbarukan 7%.

Dalam laporan tersebut, JP Morgan secara eksplisit menyandingkan Indonesia bersama Tiongkok, India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina sebagai kelompok negara yang memperoleh manfaat substansial dari produksi batu bara domestik pada periode guncangan energi.

Indonesia dalam grafik “total insulation factor” terlihat memiliki tingkat ketahanan energi yang berada di kisaran menengah, sekitar 45 – 47%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah kebutuhan energi final nasional relatif terlindungi dari gejolak harga minyak dan gas global. Namun, perlindungan tersebut bukan berasal dari diversifikasi energi modern, melainkan terutama dari dominasi batu bara domestik dalam bauran energi.

Dalam konteks ini, batu bara memainkan peran yang sangat krusial. Ketersediaannya yang melimpah di dalam negeri serta biaya produksinya yang relatif rendah menjadikan batu bara sebagai penopang utama ketahanan energi Indonesia. Selama kebutuhan listrik nasional masih didominasi oleh pembangkit berbasis batu bara, ketergantungan terhadap impor energi dapat ditekan, sehingga dampak fluktuasi harga global menjadi lebih terbatas.

Kondisi ini berkaitan erat dengan arah kebijakan produksi batu bara Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi batu bara berada pada level tinggi, mendekati 800 juta ton per tahun. Untuk ke depan, pemerintah sempat merencanakan penurunan produksi hingga sekitar 600 juta ton, namun kebijakan tersebut tetap fleksibel dan dapat disesuaikan dengan dinamika harga global. Di satu sisi, pengendalian produksi dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga dan mengoptimalkan penerimaan negara. Di sisi lain, kebutuhan domestik tetap dijaga melalui kebijakan kewajiban pasok dalam negeri (DMO), sehingga pasokan energi tetap aman.

Gejolak terhadap pasokan energi dunia dan harga komoditas akhirnya mendorong pemerintah mengubah strategi, apalagi harga komoditas batu bara justru merangkak naik dan permintaan di pasar internasional juga meningkat. Ini tentu membawa angin segar bagi penerimaan negara. Akhirnya pada Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan peningkatan produksi batu bara sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak global, gangguan pasokan energi internasional, serta kebutuhan memperkuat ruang fiskal negara melalui optimalisasi windfall profit sektor batu bara. Arahan presiden ini mendorong revisi RKAB agar produksi dapat dinaikkan kembali di atas skenario pemangkasan awal.

Singgih Widagdo, Ketua Indonesia Mining and Energy Forum (IMEF), mengungkapkan jika melihat kondisi secara global saat ini, maka sudah sewajarnya batu bara menjadi andalan. “Positif saat kondisi global energi saat ini,” kata Singgih kepada Dunia Energi, Selasa (5/5).

Penggunaan batu bara khususnya untuk pembangkit listrik sudah diprediksi bahkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sekalipun memang masih tetap tinggi pemerintah punya instrumen vital untuk memastikan produksi batu bara yang besar tetap bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung melalui harga listrik yang terjangkau dengan menetapkan Domestic Market Obligation (DMO) baik dari sisi volume maupun harga.

Peran Vital Bukit Asam

MIND ID melalui anggota grupnya yakni PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berada di garda paling depan untuk memenuhi kebutuhan batu bara pembangkit listrik dalam negeri. Bukan rahasia umum lagi, kebijakan DMO kerap kali dilanggar oleh para produsen batu bara lain sehingga ada saja yang tidak menyetor batu bara ke dalam negeri terutama pembangkit listrik. Di situlah peran PTBA semakin dirasakan yakni untuk mengisi kekosongan setoran batu bara ke pembangkit listrik. Jika pemerintah menetapkan sebesar 25% produksi batu bara harus dijual ke dalam negeri maka PTBA dalam realisasi tahunannya persentase penjualan batu bara ke dalam negerinya jauh melebihi ketentuan 25%.

Sepanjang tahun 2025 lalu penjualan batu bara PTBA tembus 45,4 juta ton dengan persentase penjualan ke dalam negeri mencapai sekitar 54% atau dari sisi volume sebesar 24,7 juta ton sementara sisanya sebesar 20,7 juta ton diekspor. Manajemen mematok target dalam kurun waktu 3-4 tahun ke depan produksi batu bara bisa menyentuh angka 100an juta ton per tahun. Berbagai persiapan sudah dilakukan PTBA, termasuk persiapan logistik dari hulu hingga ke hilir, aspek yang selama bertahun-tahun menjadi bottleneck distribusi batu bara nasional.

Potensi sumber daya dan cadangan terbukti batu bara PTBA. (Sumber PTBA, Diolah : Dunia Energi)

PTBA kembangkan Jalur Angkutan Tanjung Enim–Kramasan, yang mencakup pembangunan Coal Handling Facility (CHF) dan Train Loading Station (TLS) 6–7. Proyek ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas angkutan batu bara hingga 20 juta ton per tahun, meningkatkan efisiensi biaya logistik, memperkuat keandalan pasokan domestik, serta memastikan distribusi batu bara ke pembangkit dan industri berjalan stabil di tengah ketidakpastian produksi. Hingga 31 Januari 2026, progres pembangunan proyek ini telah mencapai 80,81%.

Tidak Melupakan Hilirisasi

Sangat naif jika terus menerus mengandalkan batu bara hanya untuk dibakar menjadi listrik. Padahal ada pilihan lain bagi batu bara untuk berperan lebih banyak untuk mengejar berbagai target, pertumbuhan ekonomi serta ketahanan energi melalui hilirisasi. Strategi pengelolaan produksi batu bara yang fleksibel memang memberikan ruang stabilisasi ekonomi dan energi, namun diversifikasi pemanfaatan batu bara jangan sampai dilupakan.

Inisiatif untuk mengimplementasikan hilirisasi batu bara sudah dijalankan PTBA juga mengeksplorasi potensi hilirisasi batu bara untuk mendukung pengembangan industri masa depan. Salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan yakni pemanfaatan batu bara sebagai bahan baku artificial graphite, material strategis yang digunakan sebagai anoda dalam baterai kendaraan listrik.

Graphite menyumbang porsi material terbesar dalam baterai EV, bahkan melebihi nikel, mangan, atau kobalt. Dalam satu unit kendaraan listrik, kebutuhan graphite dapat mencapai 40–80 kilogram per kendaraan, tergantung kapasitas baterai. Artinya, sekitar 20–30% dari total berat material baterai EV adalah graphite, menjadikannya bahan baku strategis dalam transisi energi.

Menurut Singgih, baik artificial graphite maupun hilirisasi lainnya pasti bisa dilakukan asalkan memenuhi syarat keekonomian. “Karena unsur karbon sebagai unsur terbesar dalam batu bara. Sehingga mau DME, artificial graphite dll ok saja sejauh keekonomian masuk,” ujar Singgih.

Rantai pasok graphite global saat ini masih sangat terkonsentrasi di beberapa negara sehingga bakal ada risiko ketergantungan impor dan tekanan geopolitik. Melalui hilirisasi batu bara menjadi artificial graphite, PTBA membuka peluang substitusi impor serta membangun fondasi kemandirian industri baterai nasional, sekaligus meningkatkan nilai tambah batu bara.

Selain itu, PTBA juga mengembangkan hilirisasi batu bara berkalori rendah menjadi produk kalium humat, bahan berbasis karbon yang bermanfaat bagi sektor pertanian. Kalium humat berfungsi sebagai soil conditioner yang dapat meningkatkan kesuburan dan struktur tanah, memperbaiki daya serap nutrisi, serta mendukung efisiensi penggunaan pupuk.

Hilirisasi batu bara menjadi kalium humat mencerminkan pendekatan ekonomi sirkular dan inklusif, karena memanfaatkan batu bara berkalori rendah yang sebelumnya bernilai ekonomi terbatas menjadi produk bernilai tambah tinggi dengan dampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional. Dalam implementasi di lahan sawah dengan luasan 0,8 hektar yang sebelumnya hanya menghasilkan 3,5 ton, kini mampu meningkat hingga 4,5 ton.

Jangan lupakan juga hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) dan Synthetic Natural Gas (SNG), yang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku industri sekaligus substitusi energi impor berupa LPG. Meskipun sempat batal dikembangkan beberapa tahun lalu, toh PTBA tidak berhenti untuk menyiapkan DME sebagai salah satu strategi mencapai cita-cita ketahanan energi.

Pada 29 April 2026, grounbreaking proyek DME dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. proyek ini akan mengolah 7 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME atau setara 1 juta ton LPG per tahun.

Turino Yulianto, Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA menjelaskan, DME nanti akan banyak menyerap batu bara low rank atau berkalori rendah. Kebetulan batu bara Indonesia yang ada saat ini banyak merupakan berkalori rendah.

“Kami mengolah batu bara low rank, jadi batu bara yang memang belum terutilisasi selama ini dan jumlahnya di Indonesia banyak. Jadi sekali proyek ini berjalan, insya Allah nanti kalau terus berkembang kita bisa mengutilisasi batu bara low rank di Indonesia,” kata Turino saat peresmian groundbreaking proyek DME di Tanjung Enim, Sumatra Selatan, Rabu (29/4).

Dari sisi skema alur bisnisnya nanti, produk DME yang sudah dihasilkan PTBA akan diserap oleh Pertamina melalui Subholding Downstream, Pertamina Patra Niaga (PPN). Proyek ini juga rencananya akan menggunakan teknologi clean coal technology di mana emisinya bisa turun 30-40% dibandingkan batu bara dibakar begitu saja.

Berbagai ikhtiar untuk memaksimalkan potensi batu bara harus dilihat secara bijak. Isu emisi dan lingkungan yang selalu mengikuti kemana emas hitam ini berjalan harus bisa disikapi dengan kepala dingin. Ada satu anggapan cukup menggelitik. Batu bara itu tidak salah, yang salah adalah emisinya. Jadi jangan musuhi batu bara tapi atasi emisinya. Kemajuan teknologi adalah jawabannya. Kalau sudah begitu tinggal kita yang memilih. Pertanyaannya bukan lagi siapkah menuju ketahanan energi dengan batu bara? Tapi sejauh mana batu bara bisa dukung ketahanan energi Indonesia. Jawabannya ada pada diri bangsa. Mau bijaksana gunakan batu bara atau sekedar membakarnya lalu selesai.