JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kepala Negara menekankan hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.

“Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih 116 triliun (rupiah) meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian,” ujar Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, (29/4/2026).

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani dalam laporannya menyampaikan bahwa proyek hilirisasi tahap II merupakan kelanjutan dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri nasional. Rosan menjelaskan bahwa pengolahan aset negara menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional sebagai investasi negara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sebagai sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya,” ujar Rosan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan di balik keputusan Presiden Prabowo membentuk BPI Danantara, terutama dampaknya pada program hilirisasi nasional.
Bahlil mengatakan, Danantara hadir untuk mengurangi ketergantungan industri domestik terhadap pembiayaan perbankan luar negeri yang selama ini menyerap keuntungan ekonomi Indonesia.

“Begitu pemerintahan Pak Prabowo yang mimpin, itulah kehebatan Pak Prabowo. Langsung bapak presiden Pak Prabowo membuat Danantara untuk membiayai semua hilirisasi di bangsa kita agar nilai tambahnya semua ada di bangsa kita. Inilah hebatnya ini,” katanya dalam acara Sinergi Alumni IPB Untuk Bangsa, Sabtu (2/5/2026).

Keputusan pembentukan badan investasi tersebut sekaligus sebagai tindak lanjut evaluasi nilai tambah yang justru mengalir ke negara lain. Dia menyebutkan, meskipun ekspor produk olahan meningkat, manfaatnya sering kali tidak terserap maksimal di dalam negeri karena faktor modal yang dikuasai lembaga keuangan internasional.

“Persoalannya di hilirisasi ini adalah pernah kita dapat kritik dari Pak JK (Jusuf Kalla) maupun almarhum Bang Faisal Basri. Pak JK waktu itu sampaikan hilirisasi oke tapi nilai tambahnya kan diterima di luar. Bang Faisal Basri juga (pernah) mengatakan begitu,” kata Bahlil.

Menurutnya, penyebab utama dari pelarian nilai tambah tersebut adalah karena tidak adanya perbankan nasional yang mampu membiayai proyek-proyek hilirisasi berskala besar. Kondisi itu memaksa para pelaku industri mencari pinjaman dari bank asing, yang pada akhirnya mewajibkan perusahaan mengembalikan pokok beserta bunga ke luar negeri.

“Setelah saya cek benar sebagian besar itu dirasakan oleh luar. Kenapa? Karena memang tidak ada perbankan nasional kita yang membiayai kredit hilirisasi. Semuanya bank-bank asing. Kalau itu bank-bank asing yang buat berarti kita harus mengembalikan pokok dan bunga,” ujar Bahlil.

Melalui pendanaan Danantara, pemerintah menargetkan struktur ekonomi Indonesia bertransformasi menjadi basis industri bernilai tambah tinggi. Bahlil menilai, hilirisasi tidak hanya mengolah bahan mentah, tetapi memberikan keadilan ekonomi bagi investor lokal maupun masyarakat di daerah penghasil komoditas.

Dengan investasi besar dan cakupan lintas sektor, hilirisasi tahap II ini menjadi pijakan strategis menuju Indonesia yang lebih mandiri, berdaulat, dan berdaya saing global.

“Hilirisasi ini harus betul-betul mampu memberikan manfaat dan keadilan bagi bangsa kita. Dan beda antara negara yang membangun hilirisasi yang instrumennya industrialisasi dan negara yang cuma membangun industrialisasi,” kata Bahlil.(RA)

Adapun 13 proyek hilirisasi tahap II ini terdiri dari berbagai pengembangan di sektor pengolahan dan pemurnian yang terintegrasi, mencakup peningkatan kapasitas refinery, pengembangan produk turunan bernilai tambah, serta pembangunan fasilitas pendukung yang memperkuat rantai pasok industri nasional, sebagai berikut:

Proyek 1 dan 2: Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Dumai (Riau) dan Cilacap (Jawa Tengah);
Proyek 3, 4, 5: Pembangunan Tangki Operasional BBM di Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua), dan Maumere (Nusa Tenggara Timur);
Proyek 6: Fasilitas Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan);
Proyek 7: Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (Sulawesi Tengah);
Proyek 8: Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal di Cilegon (Banten);
Proyek 9: Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton di Karawang (Jawa Barat);
Proyek 10: Hilirisasi Tembaga dan Emas di Gresik (Jawa Timur);
Proyek 11: Pengolahan Sawit menjadi Oleofood dan Biodiesel di Sei Mangkei (Sumatera Utara);
Proyek 12: Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin di Maluku Tengah (Maluku);
Proyek 13: Fasilitas Terpadu Kelapa terintegrasi menghasilkan MCT, coconut flour, dan activated carbon di Maluku Tengah (Maluku).