HALMAHERA SELATAN – PT Trimegah Bangun Persada (NCKL) atau yang dikenal sebagai Harita Nickel, perusahaan pertambangan dan pemrosesan nikel terpadu, secara sukarela menyerahkan operasi penambangan dan aktivitas pengolahan di Pulau Obi untuk diaudit berdasarkan standar The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).

Standar IRMA merupakan yang terketat di dunia. Proses audit tahap pertama berupa kajian dokumen telah dimulai pada Oktober 2024. Penilaian telah memasuki tahap kedua April 2025 dan diharapkan akan mendapatkan hasil akhir penilaian enam bulan kemudian. “Harita Nickel berkomitmen untuk menjalankan praktik penambangan yang baik. Ini akan menjadi yang pertama di Asia untuk perusahaan pertambangan dan pemrosesan nikel terintegrasi,” kata Deputy Departement Head HSE Harita Nickel Iwan Syahroni, di site Pulau Obi, Sabtu malam (14/6).

Pelaksanaan audit independent diserahkan kepada SCS Global Services (SCS) untuk menguliti praktik penambangan dan pengolahan nikel di Pulau Obi telah menghormati hak-hak asasi manusia, mendengarkan aspirasi masyarakat di sekitar wilayah operasional, menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan suportif, sekaligus meminimalasi kerusakan lingkungan. dan lain-lain. Total ada lebih dari 400 persyaratan standar IRMA yang akan melalui proses audit. Hasil penilaian akan berupa laporan audit publik yang dirilis secara lokal dan di situs IRMA.

“Dengan mengajukan diri agar operasi pertambangannya untuk diaudit secara independen terhadap standar pertambangan global yang paling ketat di dunia, Harita Nickel menjadi contoh mengenai transparansi operasional pertambangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia,” tambah Iwan.

Dia menambahkan pemenuhan IRMA yang merupakan konsens dari buyer internasional untuk mengetahui aspek supply chain sebuah produk  akan membuka pasar Harita Nickel lebih luas. Selama ini, banyak pihak yang menilai ekspor komoditas nikel Harita hanya diperuntukkan untuk pasar Tiongkok. Padahal, produk nikel banyak dibutuhkan negara-negara lain, termasuk di negara-negara produsen otomotif dunia seperti Ford, BMW dan lain-lain. “Mereka sudah berstandar IRMA. Kami pun ingin demikian agar pasar terbuka lebih luas,” kata Iwan.

Komitmen terhadap standar internasional seperti IRMA, bukan satu-satunya yang diadopsi Harita Nickel. Perusahaan juga telah memulai proses penilaian kesesuaian atas praktik pengadaan bertanggung jawab melalui Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) dari Responsible Minerals Initiatives (RMI).  “Status kesesuaian yang diperoleh dari audit ini menegaskan bahwa sistem manajemen risiko Harita Nickel telah diterapkan sesuai dengan standar yang berlaku.”tegas Iwan.

Salah satu fasilitas pengolahan mineral yang dimiliki Harita Nickel (Foto: Dunia Energi/dok).

Menurut Iwan, keberanian Harita Nickel untuk diaudit berdasarkan IRMA tidak hanya akan berdampak positif pada Perusahaan. Hal ini akan memperbaiki wajah pertambangan Indonesia yang tengah mendapatkan berbagai sorotan.  “Kami ingin menunjukkan bahwa kondisi pertambangan Indonesia cukup baik dan transparan. Apalagi yang menjadi narasumber untuk audit mulai dari pemerintah pusat hingga daerah serta pihak-pihak yang selama ini kritis terhadap sektor pertambangan,” katanya.

Harita Nickel merupakan bagian dari Harita Group yang mengoperasikan pertambangan dan pemrosesan nikel terintegrasi berkelanjutan di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Selain IUP Pertambangan, perusahaan sejak 2017 telah memiliki pabrik peleburan (smelter) nikel saprolit dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan sejak 2021 juga memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian (refinery) nikel limonit dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) di wilayah operasional yang sama. Kedua fasilitas tersebut hadir untuk mendukung amanat hilirisasi dari pemerintah Indonesia.

Harita Nickel menjadi pionir di Indonesia dalam pengolahan dan pemurnian nikel limonit (kadar rendah) dengan teknologi HPAL. Teknologi ini mampu mengolah nikel limonit yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, menjadi produk bernilai strategis berupa Mixed Hydroxide Precipitate (MHP). Dengan teknologi yang sama, MHP sebagai intermediate product telah berhasil diolah menjadi produk akhir berupa Nikel Sulfat (NiSo4) yang merupakan material inti pembuatan katoda sumber energi baru, yaitu baterai kendaraan listrik.

Harita Nickel telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode NCKL pada April 2023.

Harita melakukan produksi perdana feronikel sebagai produk hilir dari nikel saprolit, sebanyak 25.000 ton per tahun, diikuti oleh HJF pada tahun 2022, dengan 8 lini produksi (95.000 ton Ni/tahun). .

Smelter ketiga, KPS, dalam tahap pertama konstruksi, dengan 4 lini produksi (60.000 ton Ni/tahun)  dan kapasitas penuh 12 lini produksi (185.000 ton Ni/tahun). Pertumbuhan signifikan volume penjualan FeNi disebabkan oleh HJF (kapasitas penuh pada Agustus 2023). Volume penjualan pada 2024 mencapai 126.344 ton Ni FeNi, naik 25% YoY, di atas 5% dari total nameplate capacity.

Sementara lewat teknologi HPAL, Harita mampu memproduksi 55 ribu ton nikel dan 6.750 ton kobalt per tahun dalam bentuk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebagai produk antara dari pengolahan nikel limonit, yang merupakan bahan baku baterai kendaraan listrik. “Fasilitas HPAL menjadi bukti kesiapan Indonesia masuk rantai pasok kendaraan listrik dunia,” ujar Corporate Communications Superintendent Harita Nickel Joseph Sinaga.

Saat ini, total tenaga kerja yang diserap perusahaan mencapai lebih dari 22 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 85%  merupakan Warga Negara Indonesia, dan 45%  berasal dari Maluku Utara. Hal ini  mencerminkan keberpihakan perusahaan terutama pada tenaga lokal.

Sementara itu, Environment and Business Improvement Manager Harita Nickel Dedy Amrin mengungkapkan bahwa Harita Group memiliki pertambangan dan pemrosesan nikel yang terintegrasi dengan total luas area sekitar 11 ribu hektare.

Ia mengatakan perusahaan juga sudah melakukan produksi untuk tambang baru di PT GTS, dan memiliki IUP lain PT KTS, PT CKS, dan PT BJM. Dengan IUP baru ini bisa lebih dari 50 tahun bisa ditambang. “Nantinya, tambang yang saat ini yang sudah akan habis 4 tahun lagi akan dijadikan kawasan industri nikel saja,” ungkap dia.(LH)