Aktivitas pertambangan Berau Coal.

BERAU – Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau maupun Provinsi Kalimantan Timur meminta, warga negara asing yang kini menjadi pemegang saham dan duduk di jajaran Direksi PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) tidak mengabaikan kepentingan nasional.

Permintaan itu disampaikan terkait pergantian kepemilikan pada Berau Coal, yang saat ini secara mayoritas dipegang oleh Bumi Plc. Dalam jajaran Direksi baru Berau Coal, Bumi Plc juga mendudukkan beberapa orang eksekutif berkewarganegaraan asing.

“Jangan sampai dengan pergantian manajemen baru ini, kontribusi perusahaan untuk memajukan Kabupaten Berau jadi berkurang,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Berau, Sa’ga di Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur seperti dikutip dari JPNN, Senin, 18 Maret 2013.

Kalangan eksekutif Bumi Plc, ujarnya, tidak cukup hanya datang berkunjung ke Bupati Berau, seperti yang dilakukan CEO Bumi Plc, Nick Von Schrinding pada Jumat, 8 Maret 2013 lalu. Namun harus menunjukkan keberpihakannya secara konkrit bagi kepentingan nasional, khususnya bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Berau.

Tak dapat dipungkiri, menurut dia, percepatan pembangunan di Kabupaten Berau dengan pengembangan infrastruktur di wilayah perkampungan yang berada di lingkar tambang PT Berau Coal, sangat terbantu dengan peran besar perusahaan tersebut.

Jajaran direksi dan manajemen PT Berau Coal sebelumnya, sangat peduli terhadap kepentingan masyarakat Berau. “Pimpinan sebelumnya sangat peduli dan perhatian terhadap kepentingan masyarakat. Sangat banyak membantu pembangunan tempat-tempat ibadah di kampung-kampung. Itu yang saya salut,” terangnya.

Ia juga mengingatkan agar perubahan komposisi pemegang saham di perusahaan tersebut dengan banyaknya investor asing sebagai pemegang saham, jangan sampai berpengaruh negatif akan komitmen untuk terus membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah.

“Saya dengar memang banyak pengusaha asing yang sekarang ada di Berau Coal, harus diingat, keberadaannya di Indonesia, di Berau, jadi tidak boleh mengabaikan kepentingan nasional, terutama Berau. Itu yang harus diperhatikan manajemen yang baru ini,” jelasnya.

Harus Membumi

Secara terpisah, anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Syaifuddin DJ mengaku terkejut dengan pergantian pemegang saham mayoritas dan direksi PT Berau Coal. Toh ia berharap, kerja sama dan kemitraan yang dibangun oleh direksi dan komisaris sebelumnya, hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi manajemen baru produsen kelima terbesar batubara di Indonesia ini.

”Direksi sebelumnya itu paham akan Berau, juga lebih paham lagi soal Kaltim. Ini yang harus ditiru. Sebab bila tidak, perusahaan tentu akan mengalami banyak permasalahan di lapangan,” tutur anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini.

Oleh karena itu, Syaifuddin berharap tidak terjadi perubahan dalam membantu perkembangan ekonomi dan kegiatan sosial kemasyarakatan di berau. ”Apalagi di manajemen baru saya dengar banyak terdapat warga negara asing, perlu menjadi perhatian khusus,” ungkapnya.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan direksi sebelumnya telah membumi. “Ini yang perlu menjadi catatan penting bagi manajemen baru,” tandasnya.

(Abraham Lagaligo/abrahamlagaligo@gmail.com)