ADA anekdot menarik di kalangan rekan media yang juga diamini oleh sebagian stakeholder industri hulu migas. “Namanya proyek Abadi Masela, ya akan jadi proyek abadi alias tidak selesai-selesai”. Sekilas ada benarnya anekdot itu, apalagi jika mengingat kondisi proyek Masela dua tahun lalu. Tapi kini kondisinya sudah jauh berubah. Sebersit cahaya cerah dari proyek abadi sudah mulai terlihat yang ditandai dengan disepakatinya LNG Development Agreement (LDA) yang jadi basis utama dalam penyusunan Gas Sales Agreement (GSA) serta Final Invesment Decision (FID). Dua tahap inti yang menandakan kepastian akan keberlanjutan proyek.

Djoko Siswanto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), menceritakan kemajuan proyek Masela sangat menggemberikan karena kini para pihak bisa menganci ke tahap berikutnya sebelum proyek Masela benar-benar bergulir dalam bentuk konstruksi fisik.

Pagi-pagi buta pada 29 April 2026, disaat matahari bahkan belum tampakkan semburatnya, kabar baik disampaikan oleh Djoksis, sapaan akrab Kepala SKK Migas dari para awak media. Diawali dengan kalimat syukur “ALHAMDULILAH”, Djoko mengabarkan bahwa jelang tangah malam di hari sebelumnya telah terjalin kesepakatan yang belum bisa dicapai sebelumnya untuk proyek Masela yaitu disepakatinya LDA.

Ini merupakan langkah terjauh yang pernah ditempuh proyek Masela. Sejak ditemukan cadangan raksasa oleh Inpex pada tahun 2002. Hingga akhirnya rencana pengembangan pertama kali disetujui pada tahun 2010. Plan of Development (PoD) pertama Lapangan Abadi Blok Masela disetujui konsep pengembangannya masih menggunakan Floating LNG (FLNG) atau kilang terapung dengan cadangan terbukti (proven reserves) yang disetujui pemerintah sekitar 6,7 – 6,9 Triliun Cubic Feet (TCF). Seiring perjalanan waktu dan pengeboran yang dilakukan Inpex, pembaharuan cadangan juga terjadi hingga akhirnya cadangan terbukti pada kisaran 18,3–18,5 TCF.

Perkembangan tidak hanya terjadi pada cadangan. Perdebatan mulai terjadi setelah adanya pembaharuan cadangan, karena konsep offshore atau fasilitas LNG di laut dinilai tidak memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat sekitar wilayah operasi. Konsep Onshore atau membangun fasilitas pengolahan gas di darat kemudian didorong. Proses perdebatan ini memakan waktu cukup lama sejak cadangan ditemukan. Pada 23 Maret 2016 akhirnya presiden Joko Widodo saat itu memutuskan untuk mengubah skema pengembangan Masela menjadi onshore. Keputusan tersebut diambil setelah perdebatan panjang antara pemerintah, SKK Migas, dan operator proyek Inpex. Pemerintah beralasan skema darat akan memberi multiplier effect lebih besar bagi ekonomi nasional dan pembangunan kawasan Indonesia Timur, termasuk industri petrokimia, pelabuhan, hingga penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah Indonesia akhirnya menyetujui revisi PoD proyek Abadi LNG pada 2019 dimana fasilitas pabrik pengolahan LNG-nya ditetapkan di Pulau Yamdena, Kepulauan Tanimbar, Maluku. Proyek tersebut dirancang memproduksi LNG sekitar 9,5 juta ton per tahun (Metrik Ton per Annum/MTPA), gas pipa domestik 150 MMSCFD, dan kondensat hingga 35 ribu barel per hari.

Cobaan pengembangan blok Masela tidak berhenti sampai di situ. Di tengah perjalanan menuju dimulainya tahap pembangunan berbagai fasilitas proyek justru terjadi perubahan dalam susunan kepemilikian Hak Partisipasi atau Participating Interest (PI) proyek Masela. Shell yang merupakan mitra Inpex sejak awal dengan memegang 35% PI memilih hengkang dari Masela. Keputusan tersebut sontak membuat terkejut semua pihak, termasuk pemerintah. Keberadaan Shell dalam proyek saat itu dinilai vital karena berbagai pihak percaya hanya sedikit perusahaan migas raksasa yang memiliki teknologi pengembangan migas di laut dalam, salah satu yang memilikinya adalah Shell.

Untungnya cadangan gas di Masela masih punya daya tarik. Pada tahun 2023 didukung oleh pemerintah, Pertamina ambil bagian terlibat dalam proyek Masela. Perusahaan migas plat merah Indonesia ini tidak sendiri. Ada juga perusahaan berplat merah asal Malaysia yakni Petronas memutuskan untuk memiliki PI Masela. Pertamina dan Petronas berbagai pembagian PI dengan porsi PI masing-masing 20% dipegang Pertamina  PT Pertamina Hulu Energi Masela dan Petronas Masela Sdn. Bhd sebesar 15% Kontrak Kerja Sama WK Masela ditandatangani pada tanggal 16 November 1998 untuk jangka waktu 30 tahun dengan 7 tahun kompensasi dan 20 tahun perpanjangan. Kontrak akan berakhir pada tanggal 15 November 2055.

Indonesia punya kepentingan besar dalam pengembangan gas Masela. Kebijakan transisi energi mengamanatkan penggunaan gas sebagai bauran energi utama di masa transisi menuju energi lebih hijau atau rendah emisi. Untuk itu dengan cadangan yang besar blok Masela diharapkan menjadi penopang utama dalam transisi energi di tanah air.

Selain itu pemerintah mempunyai agenda besar untuk terlibat langsung dalam penurunan emisi atau Net Zero Emissions (NZE). Proyek Abadi Masela menjadi wajah utama Indonesia di dunia yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi. Pada tanggal 28 November 2023, pemerintah menyetujui Revisi 2 Rencana Pengembangan Lapangan yang Pertama (POD I) Lapangan Abadi di WK Masela. Revisi 2 menggabungkan kegiatan Carbon Capture Storage (CCS) ke dalam ruang lingkup proyek untuk menangkap CO2 asli dan menyimpannya kembali di Lapangan Abadi. Sejak perubahan komposisi konsorsium pergerakan proyek Masela mulai terlihat. Tapi itu saja tidak cukup karena pemerintah tidak mau lagi proyek tersebut molor dan ditargetkan sudah menunjukkan hasil di tahun 2030.

Jaga Momentum, Bergerak Lebih Cepat

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada awal tahun 2025 bahkan sempat mengirim “Surat Peringatan Pertama (SP-1)” kepada Inpex. Ini jadi sinyal sangat serius kepada operator Blok Masela, Inpex Masela Ltd, agar proyek Lapangan Abadi tidak terus molor setelah hampir tiga dekade belum berproduksi.

Tidak berapa lama, tepatnya pada Agustus 2025, Inpex meresmikan kegiatan Front-End Engineering and Design (FEED). Ini menandai dimulainya milestone utama dalam pelaksanaan proyek dengan pengerjaan empat paket utama FEED yaitu pertama Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines (SURF). Kedua, Gas Export Pipeline (GEP).Ketiga, Floating Production Storage and Offloading (FPSO), dan Keempat, Onshore Liquefied Natural Gas (OLNG) Plant.

Pada awal Februari 2026 momen bersejarah lahir ketika akhirnya diterbitkan salah satu dokumen paling penting dalam proyek tersebut yakni Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Kementerian Lingkungan Hidup. AMDAL yang diperoleh Inpex Masela Ltd ini menjadi tanda bahwa proyek Masela bisa segera masuk ke dalam proses konstruksi.

Kemudian pada Maret 2026, Bahlil bertemu langsung dengan CEO INPEX Takayuki Ueda di Tokyo, Jepang. Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia menekan percepatan proyek Abadi Masela dan meminta Final Investment Decision (FID) segera ditetapkan.

Gerak cepat pemerintah ini sebenarnya yang dinantikan juga oleh para pelaku usaha karena dengan begitu pengembalian usaha juga akan cepat dan segala macam pengurusan administrasi di berbagai lapis birokrasi juga bisa dikebut. Akhir bulan April lalu salah satu fase krusial yakni proses dalam pencarian pembeli gas akhirnya dilalui.

Pada 28 April 2026 pukul 22.00 WIB, pada akhirnya SKK Migas, Inpex dan JV Partner berhasil memperoleh kesepakatan atas aspek legal, finance and commercial terkait LNG Development Agreement (LDA) Masela Project. Dengan disepakatinya LDA, langkah selanjutnya adalah percepatan penandatanganan Head of Agreement (HoA) yang mengikat atau Gas Sales Agreement (GSA), yang ditargetkan dapat dilakukan pada Mei 2026. Rencananya GSA Masela ini akan diteken pada pegelaran akbar industri hulu migas nasional Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2026. SKK Migas bahkan menyebutkan pekerjaan awal konstruksi mulai berjalan, termasuk proyek jalan dan area penunjang menuju fasilitas LNG darat.

Djoko Siswanto, Kepala SKK Migas menyatakan, LDA Masela akan menjadi dasar bagi Inpex dan para mitra joint venture untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga pendanaan (lenders) yang telah menyatakan komitmen melalui skema tertentu. ““Alhamdulilah puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, pada tanggal 28 April 2026 pukul 22.00 WIB, pada akhirnya SKK Migas, INPEX dan JV Partner berhasil memperoleh kesepakatan atas aspek legal, finance and commercial terkait LNG Development Agreement (LDA) Masela Project yang sangat dibutuhkan untuk penandatanganan GSA dan menjadi dasar pelaksanaan Final Investment Decision (FID) yang direncanakan pada akhir tahun 2026,” ujar Djoko kepada Dunia Energi (29/4).

SKK Migas jadi salah satu aktor utama dibalik tercapainya berbagai milestone utama di proyek Masela yang dalam dua tahun terakhir dikerjakan dalam speed atau kecepatan tinggi. Ini dianggap sebagai sinyal positif dari pemerintah yang mau “menjemput bola” dan terlibat langsung bekerja sama dengan pelaku usaha dalam menyelesaikan berbagai hambatan yang timbul saat pengerjaan proyek khususnya hal-hal nonteknis.

Marjolijn Wajong, Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association (IPA), menilai proyek Masela jadi contoh nyata bagaimana pemerintah sudah semakin memiliki insisiatif untuk mempercepat pengerjaan proyek migas dari tahap eksplorasi hingga produksi. “Di Masela kami (IPA) lihat positif sekali pemerintah mendorong Masela serius untuk dieksekusi sekarang sangat serius mau dibikin jadi,” kata Marjolijn saat ditemui Dunia Energi disela konferensi pers jelang IPA Convex 2026, Jakarta, Selasa (12/5).

Inisiatif yang diusung SKK Migas menurut Marjolijn juga jadi pertanda positif bagaimana pemerintah sudah berperan lebih aktif. Menurutnya saat ini yang dibutuhkan Indonesia untuk mengejar target produksi migas adalah eksplorasi besar-besaran guna temukan cadangan migas yang baru. Pelaku usaha siap membantu pemerintah untuk mengejar target-target tersebut. Namun tentu saja dengan iklim investasi yang mendukung misalnya dari sisi kesucian kontrak, dimana pemerintah dan pelaku usaha sama-sama menghormati kontrak yang sudah disepakati bersama sebelum mengerjakan proyek.

“SKK Migas sangat giat, dan eksplorasi akan sangat banyak. SKK Migas saya lihat untuk membantu apa aja yang bisa dibantu dalam lingkungan ESDM cukup baik,” jelas Marjoijn.

Menambah Penerimaan Negara

Tutuka Ariadji, Guru Besar Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institute Teknologi Bandung (ITB) yang juga merupakan Dirjen Migas tahun 2020 – 2024 menilai kemajuan cepat yang ditunjukkan proyek Masela harus diapresiasi dan dikawal agar tidak lagi melambat.

“Dorongan yang diberikan dari berbagai pihak agar projek Lapangan Abadi WK Masela ini dapat lebih cepat berjalan adalah sangat baik. Hal ini akan terkait dengan target produksi gas bumi nasional di tahun 2030 sebesar 12 BSCFD,” ungkap Tutuka kepada Dunia Energi, Jumat (15/5).

Selain itu, gas Masela juga bisa memberikan jaminan pasokan kebutuhan gas domestik yang saat ini sangat dibutuhkan Indonesia termasuk untuk mendukung program Hilirisasi pemerintah. Menurut dia target produksi gas Lapangan Masela yang tinggi yaitu 9,5 MTPA LNG (setara 1.600 MMSCFD), 150 MMSCFD gas pipa dan 35.000 BCPD (Barrel Condensate Per Day), akan menjadi angin segar tidak hanya untuk pemenuhan pasokan gas dalam negeri tapi juga dari sisi penerimaan negara.

“Ini akan berkontribusi signifikan bagi penerimaan negara. Konsep time value for money berlaku, makin cepat makin menguntungkan,” ujar Tutuka.

Sementara itu, M Kholid Syeirazi Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan pengerjaan Blok Masela mamang harus dikebut karena sempat molor akibat perubahan desain pengembangan, dari offshore ke onshore. Meskipun ada keterlambatan bukan berarti manfaatnya tidak bisa didapatkan. Justru menurut dia Indonesia punya momentum bagus jika gas dari Masela bisa diproduksikan di tahun 2030 seperti yang sudah ditargetkan pemerintah dan diamini kontraktor.

“Anggap saja, dengan perubahan skema pengembangan ini, delay lebih lama tetapi manfaat domestik lebih besar. Jika produksi Blok Masela dipercepat, Indonesia bisa mendapat momentum dari booming harga migas akibat krisis geopolitik di Teluk Persia. Ini bisa memperkuat kapasitas fiskal untuk menopang subsidi energi yang menggerus APBN,” kata Kholid.

Kepastian berlanjutnya proyek Masela tidak hanya jadi kabar baik bagi para kontraktor tapi juga bagi upaya menjaga ketahanan energi nasional. Salah satu sektor yang “sumringah” dengan adanya kepastian proyek Masela dikebut pengerjaannya adalah ketenagalistrikan yang juga merupakan salah satu konsumen utama gas Masela.

PT PLN (Persero) melalui subholdingnya PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memproyeksikan kebutuhan gas untuk pembangkit listrik akan terus meningkat seiring lonjakan konsumsi listrik nasional dan percepatan elektrifikasi di berbagai sektor. Hingga 2034, kebutuhan gas PLN diperkirakan tumbuh sekitar 4,5% per tahun, dengan Liquefied Natural Gas (LNG) menjadi tulang punggung dalam mendukung transisi energi Indonesia.

Rakhmad Dewanto, Direktur Utama PLN EPI,mengungkapkan sektor ketenagalistrikan akan menjadi penggerak utama pertumbuhan energi. Berdasarkan proyeksi McKinsey dan RUKN 2025, elektrifikasi baik di industri, transportasi, rumah tangga hingga data center akan meningkatkan kontribusi kelistrikan dari 28% di 2025 menjadi 38% atas keseluruhan kebutuhan energi primer Indonesia pada 2035.

“Power sector diproyeksikan tumbuh paling tinggi sekitar 4.6-5.4% per tahun, didorong elektrifikasi di sektor transportasi, industri, residensial, hingga pertumbuhan data center,” ujar Rakhmad, Selasa (12/5).

Kebutuhan gas PLN diperkirakan meningkat dari 1.748 BBTUD pada 2026 menjadi 2.490 BBTUD pada 2034. Kenaikan ini akan didominasi oleh LNG sebagai solusi atas penurunan pasokan gas pipa domestik. “Kebutuhan LNG akan terus meningkat untuk menutup penurunan produksi gas domestik melalui pipa dan memenuhi pertumbuhan permintaan listrik,” jelas Rakhmad.

PLN EPI kata Rakhmad menyambut baik dan mendukung pengembangan proyek upstream baru seperti proyek Masela yang sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gas bagi PLN yang terus meningkat dalam rangka ketahanan dan transisi energi

Dia mengaku PLN EPI juga sudah ditawari suplai gas Masela dan saat ini finalisasi internal sedang dilakukan sebelum kesepatan terjalin dengan Inpex. PLN EPI optimistis bisa mengunci kesepakatan formal dalam waktu dekat. “Kita sudah mendapatkan penawaran 2,5 MTPA (Metrik Ton Per Annum) dari SKK Migas. Masih negosiasi,” ujar Rakhmad kepada Dunai Energi (13/5).

Di tengah upaya Indonesia menjaga ketahanan energi sekaligus menapaki jalan panjang transisi menuju energi yang lebih bersih, Proyek Masela menjelma lebih dari sekadar ladang gas raksasa di timur Nusantara. Ia menjadi simbol harapan, bahwa kemandirian energi dapat dibangun dari keberanian mengambil keputusan dan konsistensi menjaga komitmen. Di balik ambisi besar itu, kolaborasi antara pemerintah, SKK Migas, dan para kontraktor migas berjalan layaknya sebuah orkestrasi besar dimana setiap pihak memainkan peranan penting dengan ritme yang saling mengisi, mulai dari penyusunan regulasi, kepastian investasi, hingga percepatan teknis di lapangan. Tidak ada ruang bagi langkah yang berjalan sendiri. Sebab, proyek sebesar Masela hanya dapat bergerak maju ketika seluruh instrumen bekerja dalam harmoni yang sama.

Dari ruang negosiasi hingga hamparan Laut Arafura, percepatan Masela pada akhirnya bukan sekadar tentang proyek energi, tetapi tentang keselarasan visi dan keberanian bersama untuk memastikan masa depan energi Indonesia untuk anak cucuk kita tetap menyala.