JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menunjuk Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) dan para anggota Komite BPH Migas. Erika Retnowati menjadi wanita pertama yang menjabat posisi badan yang mengurusi sektor hilir migas di tanah air. Tidak sedikit pihak menilai keputusan tersebut cukup mengejutkan karena diharapkan yang memimpin BPH Migas adalah sosok yang mengerti tentang migas maupun hukumnya.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, menyatakan saat ini yang dibutuhkan BPH Migas adalah seorang pemimpin. “Mengingat tupoksi BPH saya kira yang terpenting adalah leadership-nya. Latar belakang penting, namun aspek kepemimpinan lebih penting,” kata Komaidi kepada Dunia Energi, Kamis (1/7).

Menurut Komaidi, salah satu hal terpenting yang harus diatasi oleh pimpinan dan anggota komite BPH Migas yang baru adalah masih maraknya berbagai kasus penyelewengan distribusi BBM yang merupakan masalah klasik dan hingga kini belum ditemui pemecahannya.

Dia berharap dengan kepemimpinan yang dimiliki Erika BPH Migas bisa menjalankan tugas sesuai topoksinya dengan optimal. “Latar belakang Bu Erika sebagai akuntan saya kira juga relevan untuk menangani sejumlah kasus penyelewangan distribusi BBM, salah satunya kasus solar ilegal,” kata Komaidi.

Erika lama berkecimpung di dunia akuntan. Karir akuntannya bermula pada Deputi Pengawasan pada 1985-1988. Kemudian menjadi akuntan di Deputi Pengawasan BUMN dan BUMD , BPKP pada 1992-2001.

Dia pernah menjadi akuntan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, BPKP pada 2000-2015. Baru kemudian menjadi Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).(RI)