JAKARTA – Dimulainya tahap pembangunan pasca groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Lapangan Gas Abadi di Blok Masela pada Juli 2026 menandai babak baru bagi kawasan timur Indonesia. Dengan investasi raksasa mencapai US$20,9 miliar, proyek ini dipercaya tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang terukur bagi masyarakat lokal, khususnya bagi Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Blok Masela merupakan salah satu PSN hulu migas terbesar di Indonesia yang digarap INPEX Masela Ltd. bersama mitra PT Pertamina Hulu Energi dan Petronas Masela. Proyek ini diperkirakan menyimpan cadangan gas 18,54 TCF dan direncanakan untuk memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 MMSCFD gas pipa untuk kebutuhan domestik, serta 35.000 barel kondensat per hari.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai lokasi pembangunan kilang LNG bergerak cepat mempersiapkan masyarakatnya agar tidak sekadar menjadi penonton.

Brampi Moriolkosu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengatakan bahwa masyarakat sangat berharap proyek ini segera beroperasi karena akan sangat membantu menggerakkan ekonomi daerah.

“Kita Pemerintah Daerah saat ini sedang melakukan inventarisasi terhadap usaha kecil dan menengah (UKM), kelompok tani, dan kelompok peternak. Untuk UKM yang tidak aktif, kita aktifkan kemudian kita lakukan pendampingan untuk menyiapkan mereka agar mampu berkontribusi pada proyek strategis nasional ini,” Brampi dalam keterangannya, Rabu (29/7).

Pemerintah Kabupaten Tanimbar menyiapkan kerja sama dengan pihak swasta untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal. Dari sisi infrastruktur pendukung, Brampi menjelaskan fokus Pemda saat ini adalah menyiapkan gedung perkantoran serta membangun akses jalan dan jembatan. Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, akses jalan yang cukup jauh tengah dibuka agar masyarakat di pulau-pulau terkecil bisa terhubung dengan mudah ke pusat kota. Ke depan, Brampi menaruh harapan besar pada sinergi program pemerintah pusat serta beberapa pihak yang terlibat.

“Pemerintah Pusat dalam menerapkan program-program prioritas itu bisa berkolaborasi dengan Pemda supaya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan di daerah. Kalau untuk INPEX dan SKK Migas, kolaborasinya juga bisa dilakukan lewat program-program CSR,” jelasnya.

Bambang Wuryanto, Anggota Komisi XII DPR Fraksi PDIP, menegaskan bahwa Blok Masela merupakan tonggak sejarah baru yang akan membangkitkan perekonomian di Kawasan Timur Indonesia secara masif. “Apakah itu akan men-generate ekonomi di wilayah timur? Ya sudah pasti. Karena ini onshore, Pulau Nustual yang menjadi lokasi pelabuhan dan kilang itu bisa jadi kota baru,” katanya.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, Bambang mencatat proyek ini akan melibatkan 10.000 hingga 15.000 pekerja pada masa puncak konstruksi (peak season). Ia optimistis bahwa insinyur dan tenaga kerja lokal mampu mengambil peran penting melalui pelatihan yang berkelanjutan.

“Pasti bisa nanti dengan pelatihan. Tenaga kerja kita akan terserap di sana. Saya optimis untuk itu. Ini adalah proyek yang benar-benar hebat; sudah lama kita tidak punya proyek gas yang cukup hebat setelah Tangguh,” jelasnya.

Blok Masela yang kerap dijuluki sebagai “proyek abadi” karena panjangnya masa operasi ini juga memegang peran krusial bagi ketahanan energi nasional. Bambang mengapresiasi komitmen pembagian hasil yang mengutamakan kepentingan domestik layaknya kesuksesan kilang LNG Bontang. “Di dalam POD (Plan of Development) clear bahwa 40% produksi dari Masela ini akan dijadikan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri,” tambahnya.

Terkait implementasi teknologi hijau, Bambang menyambut positif penerapan carbon capture di Blok Masela sebagai langkah yang tepat untuk memenuhi standar lingkungan global. Untuk memastikan kelancaran seluruh target tersebut, DPR berkomitmen melakukan pengawasan secara terukur. “Nanti kita minta kepada SKK breakdown-nya, Work program and budget-nya (WP&B) kita mintakan. Pengawasannya lewat itu,” tutur dia.

Riki F. Ibrahim, Pengamat Energi sekaligus Dosen Senior Universitas Darma Persada, menilai dimulainya konstruksi fisik ini mengharuskan pergeseran prioritas dari sekadar urusan perizinan menuju pengelolaan dampak lokal. Menurutnya, mitigasi risiko kini menjadi sangat krusial, terutama dalam mengendalikan inflasi daerah, menekan spekulasi harga tanah, serta menjaga keharmonisan antara pekerja lokal dan pendatang.

Pada puncak konstruksi fisik, Riki memproyeksikan proyek ini akan menyerap 10.000 hingga 15.000 tenaga kerja, sejalan dengan perkiraan awal pemerintah. “Investasi senilai US$20,94 miliar ini merupakan game changer yang akan mendorong pemerataan ekonomi nasional (east-centric growth). Maluku berpotensi bertransformasi dari wilayah kepulauan berbasis agraris-kebaharian menjadi hub industri energi baru di Kawasan Timur Indonesia,” kata Riki.

Lebih lanjut Riki menyatakan hak kelola Participating Interest (PI) sebesar 10% yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), harus dipastikan diisi oleh tenaga profesional murni (non-political appointment) di bidang migas.

“Lalu Sovereign Wealth Fund Daerah dengan Membentuk Dana Abadi Daerah (endowment fund) agar hasil migas tidak habis untuk biaya operasional rutin, melainkan diinvestasikan pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur untuk jangka panjang,” jelasnya.

Blok Masela juga memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi di tengah penurunan produksi migas di wilayah barat. Alokasi 40% produksi gas untuk domestik akan menjadi penopang utama (backbone) pasokan gas nasional. Hal ini mengamankan pasokan listrik PLN, bahan baku pupuk untuk ketahanan pangan, dan pasokan gas industri PGN.

Selain itu, rancangan proyek Masela yang mengintegrasikan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dinilai sudah berada di jalur yang benar. Riki menyebut langkah ini menjadikan Masela sebagai proyek pionir beremisi rendah yang memenuhi standar Environmental, Social, and Governance (ESG) global, sekaligus meningkatkan daya saing gas Indonesia di pasar internasional.