JAKARTA – Pemerintah diminta untuk mengevaluasi harga LPG subsidi kemasa tabung 3kg. Hal itu lantaran harga acuan LPG internasional yakni CP Aramco juga sedang jatuh.

Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI, menyatakan pemerintah harus berinisiatif pikirkan cara menurunkan harga gas LPG 3 kg karena harga acuan penjualan LPG yaitu CP Aramco terus turun.

“Pemerintah agar menurunkan harga LPG 3 kg bersubsidi segera karena harga LPG dunia terus turun. Harga acuan dari CP Aramco yang berlaku sekarang jauh di bawah angka asumsi harga gas pada APBN tahun 2023,” kata Mulyano, Senin (3/7).

Menurut dia berdasarkan angka yang ada saat ini, pemerintah bisa mengkaji penurunan harganya bisa sampai 40% dari posisi saat ini.

“Karena itu bila Pemerintah benar-benar memperhatikan dan membela nasib rakyat kecil, seharusnya harga gas LPG 3 kilogram bersubsidi atau gas melon tersebut sudah diturunkan. Minimal sebesar 30 sampai 40% dari harga yang ada sekarang,” kata Mulyanto.

Untuk diketahui LPG yang dikonsumsi masyarakat sebagian besar harus diimpor dari luar negeri. Kemampuan produksi LPG dalam negeri hanya sekitar 20% dari seluruh kebutuhan yang ada.

Mulyanto menambahkan dari hasil perhitungan Pertamina, prognosa biaya subsidi LPG 3 kilogram tahun 2023 diketahui lebih rendah sebesar 32% atau sebesar Rp 32,4 triliun dibandingkan dengan DIPA tahun 2023, yang sebesar Rp117 triliun, dimana angka perhitungan ini didasarkan pada harga LPG CP Aramco sebesar US$647,68 per metrik ton dan volume gas LPG sebesar 8,2 juta metrik ton.

“Bisa dibayangkan kalau perhitungan di dasarkan pada data hari ini, dimana harga LPG CP Aramco di awal Juli 2023 sudah mendekati angka US$420 per metrik ton,” ujar dia.

Artinya, menurut Mulyanto dengan penurunan harga gas LPG dunia, telah terjadi penghematan anggaran subsidi gas LPG jauh di atas Rp32,4 triliun.

“Dana sebesar itu dapat digunakan untuk menurunkan harga jual gas LPG 3 kg tersebut, sebesar 30 sampai 40 persen dari harga yang ada sekarang, kalau pemerintah mau. Jadi ini soal mau dan tidak mau berpihak kepada rakyat kecil saja,” jelas Mulyanto. (RI)