JAKARTA – Rencana Kebijakan Pemerintah yang akan menghapus BBM jenis premium harus diikuti dengan menurunkan harga BBM jenis Pertalite. Hal ini perlu dilakukan sebagai bukti alasan Pemerintah menghapus premium benar-benar karena faktor lingkungan dan bukan karena faktor komersil.

Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI, menegaskan jika hanya menghapus premium sama saja melepas tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan bahan bakar minyak yang terjangkau untuk rakyat dengan dalih lingkungan. Dia menilai harusnya keinginan Pemerintah memperbaiki lingkungan tidak serta merta menghapus kewajiban Pemerintah menyediakan BBM murah bagi rakyat.

“Jadi kalau premium akan dihapus, karena logika lingkungan, maka Pemerintah harus menugaskan Pertamina menjual pertalite seharga premium,” tegas Mulyanto (29/12).

Dia pun meminta pemerintah mengubah cara pandang penyediaan BBM bagi rakyat. Menurut Mulyanto BBM jangan sekedar dipandang sebagai komoditas komersil yang dijual dengan harga pasar. Pemerintah punya tanggung jawab melayani rakyat untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang terjangkau.

“Jadi silakan saja Pemerintah menggunakan BBM jenis apapun yang lebih baik bagi lingkungan, asalkan harganya terjangkau bagi rakyat,” ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan masyarakat bukannya tidak ingin menggunakan BBM bersih, namun di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah akibat pandemi, mereka lebih memilih BBM murah yang terjangkau.

Pemerintah jangan sekedar membebek standar global untuk mengurangi emisi karbon, tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat. Pemerintah harusnya dapat menyelaraskan antara kepentingan global dengan kepentingan masyarakat. Mulyanto minta Pemerintah fokus memperbaiki sektor hulu dan membangun kilang-kilang minyak, sehingga impor BBM dapat dikurangi dan mampu menyediakan BBM terjangkau untuk kesejahteraan rakyat. “Jangan sampai untuk menjaga agenda global masyarakat yang dikorbankan,” tegas Mulyanto. (RI)