JAKARTA — Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID mencatatkan kontribusi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasi mencapai Rp180,30 triliun sepanjang 2025.

Berdasarkan Sustainability Report 2025 perusahaan, capaian ini juga mencakup pembayaran kewajiban kepada pemerintah berupa pajak dan dividen yang mencapai Rp32,82 triliun, serta distribusi nilai ekonomi lainnya kepada pemasok, karyawan, dan komunitas.

Hal ini tentu membutuhkan komitmen perusahaan dalam memastikan penciptaan nilai tambah ekonomi untuk mendukung kemakmuran masyarakat, dengan mengalir langsung ke daerah dan masyarakat sekitar wilayah operasi.

Binahidra Logiardi, Division Head of Sustainability MIND ID, menuturkan bahwa sebagai holding industri pertambangan BUMN, MIND ID tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja operasional bisnis, tetapi juga proaktif menjalankan peran sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Salah satu cara konkretnya adalah dengan memastikan lebih dari 90% pemasok Grup berasal dari pelaku usaha lokal dan domestik.

Keterlibatan pemasok lokal dilakukan secara menyeluruh mulai dari fase eksplorasi hingga pemasaran produk, meliputi penyediaan bahan bakar, alat berat, suku cadang, layanan kontraktor, hingga kegiatan distribusi.

“Dari sisi rantai pasok dan aspek sosial, kami melihat keterlibatan pemasok lokal dan domestik sangat penting. TKDN menjadi salah satu ukuran pencapaian operasi dan bisnis kami,” ujar Binahidra dalam keterangannya, Selasa (4/8).

Pendekatan ini tidak hanya memperkuat perekonomian daerah, tetapi juga memitigasi risiko gangguan pasokan dan meningkatkan efektivitas operasional.

Dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha nasional, manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan tidak hanya berasal dari produksi mineral, tetapi juga dirasakan oleh industri pendukung dan komunitas lokal di sekitar wilayah operasional MIND ID yang tersebar dari Sumatra Utara hingga Papua Tengah.

“Sebagai BUMN, kami adalah agent of development sehingga dampak ekonomi menjadi sangat penting. Kami mendukung program pemerintah untuk mendorong kedaulatan ekonomi nasional,” kata Binahidra. (RI)