JAKARTA – Lelang Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas tahap pertama 2018 telah berakhir, namun tidak menghasilkan satupun pemenang. Tujuh perusahaan mengambil dokumen penawaran, namun tidak ada yang mengembalikan dokumen lelang tersebut.

Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan kondisi data WK migas yang minim masih menjadi salah satu masalah utama yang harus segera dipecahkan. Itu juga yang membuat perusahaan ragu untuk mulai mengeksplorasi wilayah yang ditenggarai memiliki sumber saya migas. Minim data tentu meningkatkan risiko bisnis.

Pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk menambah data migas lantaran anggaran yang ditetapkan tidak sebanding dengan wilayah yang harus disurvei.

“Waktu dan data¬†(faktornya), karena anggaran terbatas kan kalau di Kementerian ESDM,” kilah Arcandra di Kementerian ESDM Jakarta, Senin (23/7).

Tahap pertama tahun ini ada 19 WK migas yang dilelang secara reguler. Namun seluruhnya tidak ada yang laku. Lelang yang melalui mekanisme penawaran langsung  dari lima WK yang ditawarkan, empat WK migas telah menghasilkan pemenang dan sudah menandatangani kontrak.

Menurut Arcandra, kondisi tersebut semakin memperjelas bahwa ada masalah dalam data WK migas, karena dalam penawaran langsung kontraktor yang berminat sudah melakukan kajian terlebih dulu terhadap WK yang diminati baru kemudian dilakukan penawaran ke pemerintah.

“Yang jelas kemarin itu (lelang reguler) datanya minim, yang laku yang punya data,” kata dia.

Ke depan, pemerintah akan lebih membuka diri untuk menyiasati keterbatasan dana dalam menyiapkan data. Pemerintah akan lebih fleksibel dengan mengizinkan perusahaan untuk melakukan kejian data dan bisa dijual ke perusahaan yang membutuhkan data tersebut.

Pemerintah juga akan mengizinkan perusahaan migas ataupun perusahaan yang khusus menyediakan data migas untuk mengekesplor wilayah yang terdata berpotensi memiliki sumber daya migas.

“Survei seismik wilayah terbuka silahkan, ada yang namanya multiclient data mereka sediakan data ke company yang membutuhkan. Bisa dilakukan perusahaan lain khusus yang sediakan data,” ungkap Arcandra.

Selanjutnya diharapkan dengan cara itu data akan bertambah. Ke 19 WK Migas yang tidak laku juga akan dilelang ulang dengan terlebih dulu dilakukan perbaikan data.

Nantinya bisa saja pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan migas yang berminat melakukan survei terlebih dulu, sehingga yang tadinya reguler bisa jadi penawaran langsung karena dilakukan joint study terlebih dulu.

“Kami lelang ulang, datanya kalau bisa ditambahin atau diberikan kesempatan spesifikasi survei kepada company yang berminat survei,” tandas Arcandra.(RI)