JAKARTA – Pemerintah akan mempercepat pengembangan panas bumi dengan segera merealisasikan proyek-proyek yang ada. Pasalnya, dari potensi panas bumi saat ini yang mencapai 28,5 Gigawatt (GW), baru dihasilkan 1.948,5 megawatt atau 1,94 GW listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Hingga akhir 2018, kapasitas PLTP direncanakan akan meningkat menjadi 2 GW dengan masuknya beberapa pembangkit yang saat ini dalam tahap penyelesaian.

“Pengembangan panas bumi harus dipercepat, dan berbagai project segera dieksekusi, agar target kapasitas terpasang panas bumi sebesar 7.200 MW dan bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025 bisa tercapai,” kata Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2018 di Jakarta, Kamis (6/9).

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan terobosan mencakup penugasan BUMN untuk mengembangkan wilayah kerja panas bumi, penyederhanaan perizinan, penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi kepada badan usaha, mengurangi risiko eksplorasi dengan mekanisme geothermal fund dan program government drilling.

Pekerja mengawasi operasional salah satu pembangkit panas bumi di Jawa Barat.(dok/Dunia-Energi)

Selain itu, pada 2018 Kementerian ESDM juga telah menerbitkan dua peraturan bidang panas bumi untuk melengkapi peraturan yang sudah ada, yaitu Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Kedua, Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi.

Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, menambahkan sesuai komitmen Indonesia untuk mencapai kemandirian energi dan penurunan emisi, maka pengembangan energi panas bumi harus didorong dan dipercepat. Untuk itu, pemerintah terus berusaha untuk memberikan kondisi yang lebih kondusif bagi para pengembang panas bumi

“Untuk mewujudkan komitmen percepatan pengembangan panas bumi perlu dukungan dan kolaborasi bersama, tidak hanya pemerintah namun juga pelaku usaha, asosiasi, maupun akademisi,” kata Rida.

Pada IIGCE 2018 berbagai inovasi teknologi panas bumi dari surface hingga subsurface, upstream maupun downstream dihadirkan. IIGCE diikuti berbagai kalangan, mulai pemerintah, pelaku usaha hingga praktisi internasional. Dengan target lebih dari 500 orang delegasi dan 5000 pengunjung akan berpatisipasi baik dari dalam maupun luar negeri.

“Semoga acara ini akan menjadi tradisi berkelanjutan bagi komunitas panas bumi sebagai ajang diskusi terkait berbagai tantangan dalam pengembangan panas bumi, sebagai ajang berbagi pengalaman dan keahlian bagi kepentingan bersama antara industri, akademisi dan pemerintah,” kata M Ikbal Nur, Ketua IIGCE 2018.(RA/EH)