JAKARTA – Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif – Pertamina (SP FKPPA) mendesak pembatalan rencana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi pimpinan di PT Pertamina (Persero).

Nur Hermawan, Ketua Umum SP FKPPA, mengatakan Pertamina memiliki tanggung jawab besar sehingga kebutuhan akan sumber daya manusia sangat dibutuhkan agar dapat memastikan keberlangsungan bisnis perusahaan.

Nur berharap pemangku kepentingan membatalkan Basuki Tjahaja Purnama untuk menduduki jabatan strategis di Pertamina. Prinsip the right man on the right place selalu menjadi tolak ukur akan dibawa kemana perusahaan ini kedepannya.

ÔÇťApabila tidak digubris, sebagai dukungan moral, kami akan melakukan renungan kreatif demi menjaga kedaulatan energi dan keberlangsungan bisnis perusahaan,” kata Nur saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin(18/11).

Nur menjelaskan, pergantian pimpinan tertinggi yaitu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris harus dilihat dari segala aspek seperti tertuang pada Permen BUMN PER-03/MBU/02/201. Sehubungan dengan hal tersebut ada baiknya penunjukan Dewan Direksi dan Komisaris wajib mempertimbangkan segala saran dan masukan oleh semua kalangan termasuk di dalamnya wadah serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang telah diakui keberadaaan dan eksistensi sebagai mitra strategis dari perusahaan Pertamina yang tertuang didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Basuki Tjahaja Purnama pernah menjalani masa hukuman atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No:1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr pada tanggal 9 Mei 2017 dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelolah bisnis energi khususnya migas sehingga kehadiran Basuki Tjahaja Purnama merupakan titik awal kemunduran dari perusahaan yang kami banggakan ini,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Nur, Basuki Tjahaja Purnama telah terdaftar juga menjadi salah satu anggota partai dimana kekwatiran akan independensi dan integritas sangat diragukan dan ditenggarai sarat dengan kepentingan sehingga disaaat mengambil keputusan akan bertentangan dengan prinsip Good Corporate Gorvenance (GCG).

SP FKPPA beranggotaan pekerja dan pelaut Pertamina yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia yang mendistribusikan BBM keseluruh pelosok negeri.

“Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan tertentu yang menggunakan dan menunggangi isu ini untuk menggerogoti serta melemahkan bisnis Pertamina. Kalian akan selalu berhadapan dengan kami SP FKPPA ketika melakukan hal tersebut,” tandas Nur. (RA)