JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk menjalankan arahan pemerintah terkait kebijakan impor minyak mentah ataupun BBM dari Amerika Serikat.

Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, menegaskan selama ini Indonesia melalui Pertamina sudah melakukan impor LPG dengan jumlah yang besar. Jadi ketika volume impor minyak ditambah seharusnya tidak ada alasan yang menghambat.

“Nggak ada alasan. LPG kita juga kan kita impor dari Amerika. 59% dari total LPG kita konsumsi nasional, dari total impor LPG nasional, 50% lebih itu kan dari Amerika. Gak ada soal,” tegas Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (23/5).

Pernyataan Bahlil ini menjawab permintaan dari Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama Pertamina yang mengungkapkan perlu ada dukungan lebih dari pemerintah untuk merealisasikan peningkatan impor minyak dari Amerika.

Dukungan tersebut berupa dukungan bilateral antara pemerintahan yang bisa diturunkan ke Business to Business. “Selain itu juga kami memerlukan dukungan kebijakan dalam payung hukum atau dari perpres dan peraturan menteri untuk kerjasama dengan amerika. Komitmen kerjasama dengan G to G. akan memberikan kepastian politik dan regulasi dan bisa diturunkan pada aspek B to B nantinya,” kata Simon dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (22/5).

Selain itu, Simon juga menuturkan ada risiko ketika meningkatkan impor minyak dari Amerika yakni dari sisi jarak sehingga bisa memakan waktu 40 hari. Itu belum ditambah jika terjadi badai yang pasti bakal memakan waktu jauh lebih lama.

“Kami juga mengakji adanya tantangan teknis dan risiko. Sebab, logistik dan distribusi, infrastrutur serta aspek keekonomian yang harus dikaji,” ungkap Simon.

Pemerintah memang meminta Pertamina untuk menambah volume impor minyak dari Amerika sebagai bagian dari strategi negosiasi tarif impor yang dikenakan oleh pemerintah negeri Paman Sam. Namun peningkatan ini bukan menambah, melainkan dengan mengalihkan sumber pasokan minyak. (RI)