JAKARTA – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) kembali menyelenggarakan Workshop Mining for Journalist untuk keempat kalinya. Kegiatan yang ditujukan untuk berbagi informasi terkait dunia pertambangan serta isu-isu terkini yang ada di industri pertambangan kepada wartawan di sektor energi ini sudah dimulai pada tahun 2023 dan rutin digelar setiap tahun.

“Kegiatan ini menjadi wadah bagi Perhapi menyampaikan berbagai informasi terkait perkembangan terkini yang terjadi di sektor pertambangan. Selain untuk mempererat silaturahmi antara pengurus dengan rekan-rekan wartawan, juga menjadi ajang tukar menukar informasi, sharing knowledge diantara kita terkait isu-isu di sektor pertambangan,” kata Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono dalam sambutan pembukaan Mining for Journalist keempat di Jakarta, (10/2).

Industri pertambangan nasional saat ini banyak menghadapi berbagai tantangan dan dinamika baik yang berasal dari dalam negeri maupun global. “Terutama dalam negeri seiring dengan munculnya beberapa kebijakan baru di sektor pertambangan dan sektor lain yang memberikan
dampak kepada sektor pertambangan,”ungkap Sudirman Widhy.

Beberapa kebijakan tersebut diantaranya dikembalikannya persetujuan RKAB dari sebelumnya tiga tahun menjadi satu tahun, pengurangan kuota produksi batu bara dan nikel, isu-isu terkait langkah Satgas PKH, isu seputar penerapan B50 dan rencana pengambilalihan tambang emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources.

“Selama ini Perhapi bersama asosiasi di lingkup industri pertambangan baik hulu maupun hilir.terus berperan menjadi mitra Pemerintah dalam memberikan masukan-masukan konstruktif untuk kemajuan usaha pertambangan,”ungkapnya.

Kegiatan workshop kali ini dibuat dalam tiga sesi dengan pembicara yang berasal dari pengurus Perhapi. Di sesi pertama ada Prof Irwandy Arif yang menyampaikan overview terkait industri pertambangan Indonesia di tengah transisi energi. Mineral kritis dan strategis memiliki peran krusial dalam mendukung transisi energi.

Ini tergambar dari prospek mineral kritis dan strategis kedepan. Ia melihat dalam beberapa dekade mendatang, permintaan terhadap mineral akan berkaitan dengan transisi energi, peningkatan populasi, dan pertumbuhan ekonomi kelas menengah.

“Demand mineral kritis sampai 2030 naik semua. Tapi kalau gonjang-ganjing seperti sekarang, nggak akan ada yang berani investasi. Potensi kita sebenarnya luar biasa. Pemerintah dan industri pertambangan harus memiliki pemikiran yang sama, kalau tidak maka akan sia-sia, kehilangan kesempatan,” tandasnya.

Ia juga menyoroti pengembangan ekosistem kendaraan listrik masih perlu infrastruktur yang memadai. “Antam sedang menjalankan proyek ini. Tapi memang kebanyakan kendaraan listrik menggunakan baterai LFP. Di Indonesia rencananya menggunakan NMC (nikel, mangan, cobalt),” terang Irwandy.

Wakil Ketua Umum Perhapi Resvani, menegaskan pentingnya mineral kritis, mineral strategis, serta pengembangan material maju (advanced materials) sebagai fondasi pertumbuhan industri dan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menilai perubahan geopolitik global dan meningkatnya kebutuhan mineral untuk energi bersih, teknologi tinggi, dan manufaktur membuka peluang strategis bagi Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam.

Namun, Resvani menilai pengembangan industri manufaktur berbasis mineral strategis di Indonesia belum optimal. Rendahnya eksplorasi yang berdampak pada minimnya data hulu, hilirisasi yang masih terbatas pada tahap primer, serta ketergantungan impor material maju menjadi faktor utama penghambat, yang diperparah oleh lemahnya perencanaan strategis, pengawasan, dan iklim investasi di sektor tersebut.

Lebih lanjut, Resvani menegaskan bahwa sektor mineral dan batubara harus diposisikan sebagai instrumen strategis negara yang mencakup instrumen fiskal, ketahanan industri, pertahanan dan keamanan, serta pemerataan ekonomi. Dari sisi fiskal, kebijakan minerba tidak boleh semata berorientasi pada penerimaan jangka pendek, melainkan diarahkan untuk menciptakan penerimaan negara yang optimal dan berkelanjutan melalui pengelolaan cadangan yang prudent, instrumen fiskal yang adaptif, serta peningkatan kepastian berusaha.

Selain itu, pengelolaan mineral kritis dan strategis juga berperan sebagai instrumen ketahanan industri dan pertahanan negara melalui jaminan pasokan bahan baku bagi industri nasional, penguatan hilirisasi hingga material maju, serta penguasaan rantai nilai strategis di tengah dinamika geopolitik global.

Pada saat yang sama, sektor pertambangan diharapkan menjadi instrumen pemerataan ekonomi dengan mendorong pertumbuhan wilayah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tambang, sehingga mampu menopang transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju dan berdaulat.

Selanjutnya, Rizal Kasli menyampaikan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) di sektor pertambangan, khususnya melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi insinyur, guna mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik, aman, dan berkelanjutan. Ia menekankan
bahwa penerapan standar keinsinyuran, sertifikasi profesi, serta pengembangan kompetensi berkelanjutan menjadi krusial untuk menjawab tantangan hilirisasi, transisi energi, dan meningkatnya kompleksitas industri pertambangan nasional.

Di sesi kedua, tampil tiga pembicara yang mewakili tiga segmen penting di industri pertambangan. Ada FH Kristiono yang menyampaikan tentang Peluang dan tantangan industri batubara. Kemudian Muhammad Toha menyampaikan materi tentang peluang dan tantangan Industri pertambangan mineral. Dan pembicara ketiga, Ardhi Ishak menjelaskan tentang peluang dan tantangan usaha jasa pertambangan.

Sementara di sesi ketiga, Tonny Gultom, selaku Ketua Pokja Penyusunan ESG Nikel Perhapi menyampaikan tentang perkembangan ESG secara global dan nasional.

“Industri pertambangan beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompleks dimana keberlanjutan, tangungjawab sosial dan tata kelola berkelanjutan sangat penting untuk keberlanjutan. Prinsip ESG dalam industri pertambangan tidak hanya meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan sosial tetapi juga meningkatkan citra positif dan menarik investor,” ujar Tony.

Sementara Budi Hartono menjelaskan tentang langkah PERHAPI yang mendorong Ekonomi hijau di pertambangan. PERHAPI bahkan telah menulis buku Ekonomi Hijau Pertambangan (EHP) yang merupakan kajian Perhapi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lingkar tambang lewat pemanfaatan areal bekas tambang, kegiatan PPM dan juga pemanfaatan DBH pertambangan.

Presentasi sesi ketiga ditutup oleh Andi Erwin yang menegaskan kembali peran industri pertambangan dalam mendorong pembangunan regional berkelanjutan. Di sini kembali ditegaskan peran industri pertambangan sebagai prime mover dalam pembangunan nasional dan khusus regional. Pertambangan berkelanjutan harus dipahami dengan dua hal yakni katalis dan transformatif.

“Industri pertambangan harus dilihat sebagai katalis bukan penopang untuk pembangunan regional jangka panjang. Kemudian juga transformatif bahwa pertambangan bukan tujuan tetapi alat dalam perspektif pembangunan regional yang berkelanjutan,” pungkas Andi Erwin Syarif.(RA)