JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari sisi volume, pasokan batu bara untuk kebutuhan kelistrikan nasional sebenarnya masih mencukupi. Namun ada satu ganjalan yang mendapatkan perhatian khusus yakni berkaitan dengan ketersediaan batu bara yang sesuai dengan spesifikasi pembangkit, khususnya batu bara berkalori menengah (medium calorie coal).

Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM membantah anggapan bahwa maraknya pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir disebabkan oleh kekurangan stok batu bara untuk pembangkit listrik milik PLN. Dia menjelaskan total kebutuhan PLN per tahun itu sebesar 154 juta metrik ton, dari kebutuhan batu bara PLN sebanyak itu pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang batu bara sekitar 190 juta ton.

“Dari 190 juta ton itu yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150 sampai 160 juta ton dan yang sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta ton, yang sudah dikontrak 134 juta ton, berarti tinggal kurang sekitar 20 juta ton yang belum dikontrakkan,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (15/6).

Meski demikian, Bahlil mengakui terdapat tantangan dalam pemenuhan kebutuhan batu bara PLN karena pembangkit listrik membutuhkan batu bara berkalori menengah yang saat ini semakin terbatas di pasaran.

“Namun saya harus akui bahwa PLN dalam kontrak 134 juta ton itu membutuhkan batu bara yang medium, yang kalorinya agak bagus. Sementara batu bara medium itu semakin hari semakin sedikit dan harganya juga murah karena kita menetapkan harga DMO sebesar US$70 per ton,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat sejumlah perusahaan tambang menghadapi tekanan ekonomi karena biaya produksi yang terus meningkat. “Sementara stripping ratio-nya sudah ada di angka 10 sampai 12. Jadi harga jual ke PLN itu bagi perusahaan sudah tidak ekonomis lagi. Itulah yang menjadi persoalan mereka,” kata Bahlil.

Pemerintah, lanjut Bahlil, tengah menyiapkan langkah perbaikan agar pasokan batu bara dengan spesifikasi yang dibutuhkan PLN dapat diprioritaskan dan lebih fleksibel. Presiden kata dia juga telah memberikan arahan khusus untuk memperkuat pengawasan pengadaan energi primer guna mencegah persoalan serupa terulang di masa mendatang.

“Semalam sudah rapat dan diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak terjadi seperti ini terus, maka kita membentuk tim yang terdiri dari PLN, Inspektorat Jenderal, Ditjen Minerba, dan BPKP,” kata Bahlil. (RI)