JAKARTA – Tengah malam atau Rabu (10/6) dinihari PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menyesuaikan alias menaikkan harga BBM Non Subsidi berupa Pertamax series. Keputusannya terkesan mendadak tapi jika ditelisik lebih dalam tidak terlalu mengejutkan mengingat harga komponen pembentuk harga BBM yakni minyak dunia terus merangkak naik. Kemudian komponen lainnya adalah kur rupiah. Kenapa? karena sebagian besar bahan baku berupa minyak mentah bahkan BBM atau produk jadi itu sendiri masih diimpor sehingga dibeli menggunakan dollar Amerika Serikat (US$), jadi bisa dibayangkan jika kurs rupiah terus melemah terhadap dollar tentu harga impor juga terus membengkak.

Pada hakikatnya, pemerintah sudah menjanjikan angin “Surga” ketika krisis timur tengah merebak dengan narasi pasokan aman sehingga harga BBM tidak akan terdampak, khususnya untuk yang subsidi. Belum lagi dengan sesumbar pemerintah bakal memberikan kompensasi kepada Pertamina jika tidak naikan harga BBM Nonsubsidi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada akhir Maret lalu menerbitkan rilis pers yang mengkonfirmasi arahan pemerintah agar Pertamina sementara tidak melakukan penyesuaian harga.

“Jadi, perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” kata Prasetyo dalam keterangan resminya (31/3).

Pemerintah sejak perang antara Iran dan Amerika Serikat – Israel pecah memutuskan tidak menaikan harga BBM subsidi serta meminta pelaku usaha tidak merubah harga BBM non subsidi meskipun harga minyak mentah dunia terbang ke posisi di atas US$100an per barel jauh di atas asumsi APBN 2026 yakni US$70 per barel. Bahkan terang-terangan pemerintah meminta Pertamina menanggung sementara gap harga antara harga saat ini dengan harga keekonomian.

Berdasarkan informasi yang diterima Dunia Energi, para pejabat tinggi Pertamina sejak dua bulan lalu sudah mengakui bahwa keuangan perusahaan langsung berdampak dan kemampuan untuk menopang kebijakan pemerintah hanya beberapa pekan sejak perang pecah.

Hal tersebut juga diamini oleh Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute yang menuturkan jika tidak ada perubahan pada harga minyak dunia ataupun pada harga BBM non subsidi maka keuangan Pertamina tidak akan sanggup lagi menjalankan tugas dari pemerintah untuk sediakan BBM.

“Hitung-hitungan saya, semua produk sebagian subsidi, hanya untuk non saja di akhir juni kuatnya setelah juni kayanya selesai. sudah nggak ada cash flow lagi,” kata Komaidi kepada Dunia Energi pada April lalu.

Fahmy Radhi Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai pemerintah mulai menyadari untuk mengurangi beban pengeluaran APBN untuk bayar kompensasi BBM setelah harga ditahan dalam kurun waktu tiga bulan. Namun, dengan penaikan tsb menyebabkan disparitas harga antara Pertamax dan Pertalite semakin menganga, sekitar Rp. 3.950 per liter.

“Perbedaan harga sebesar itu berpotensi memicu konsumen Pertamax berbondong migrasi ke Pertalite. Dampaknya, beban APBN untuk subsidi BBM semakin membengkak. Kalau migrasi besar-besaran terjadi, tujuan mengurangi beban APBN tidak tercapai,” jelas Fahmy, Rabu (10/6).

Dampak lain migrasi dari Pertamax ke Pertalite akan meningkatkan kuota Pertalite. Kalau tidak ada penambahan quota Pertalite pasca penaikan harga Pertamax, kelangkaan Pertalite akan terjadi hingga antrian di SPBU mengular. “Kelangkaan itu bisa memicu masalah sosial, yang mengganggu stabilitas negara,” ujar Fahmy.

Kenaikan harga BBM Non subsidi ini kembali menunjukkan untuk mengatasi masalah fiskal, negara memilih menyerahkannya kepada masyarakat. Kenaikan harga BBM, biarpun non subsidi tetap memberikan pukulan telak, terutama bagi masyarakat kelas menengah yang selama ini memilih untuk membeli BBM dengan kualitas lebih baik. Narasi pemerintah agar BBM Non Subsidi dibeli oleh masyarakat kelas menengah kini pasti dianggap angin lalu, karena sekarang ditengah berbagai kebijakan dan harga-harga kebutuhan yang melonjak masyarakat pasti lebih memilih bahan bakar yang terjangkau.

Tentu yang jadi pertanyaan bagaimana pemerintah bersikap setelah lagi-lagi semua diserahkan ke masyarakat? Padahal ada instrumen lain untuk merespon, misalnya saja mengevaluasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) BAdan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan kucuran dana sebesar Rp268 triliun.