JAKARTA – Pemerintah tengah mengkaji untuk mengurangi produksi nikel. Kini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) nikel. Langkah ini ditempuh untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan keberlanjutan para pengusaha lokal.

Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM menyatakan kebijakan ini dilakukan agar produksi nikel lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Ia lantas menegaskan bahwa pemangkasan produksi sendiri hingga kini belum dilakukan, tetapi pemerintah akan menjaga keseimbangan permintaan perusahaan terhadap RKAB dengan kapasitas industri yang ada. Selain itu, secara teori harga nikel juga akan terkena imbas jika memang produksi dipangkas nantinya.

“Kita membuat RKAB itu berdasarkan sesuai kebutuhan. Pemangkasan belum ada yang ada itu menjaga keseimbangan antara permintaan perusahaan perusahaan terhadap RKAB dan kapasitas industri serta memperhatikan juga pelaku pengusaha lokal,” kata Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (17/1).

Menurut dia peluangbagi pelaku usaha lokal dalam menjual produknya akan terbuka lebih lebar. Pasalnya, apabila tidak ada yang mengatur pembagian ini, pengusaha lokal akan kesulitan menjual hasil tambangnya.

“Jadi kalau industri perusahaan mengajukan RKAB nya 20 juta contoh. kemudian dia untuk memenuhi stok pabriknya (smelter) itu 20 juta ya kita kasih dia 60% 40% nya dia harus ngambil masyarakat lokal. Kalau tidak bagaimana masyarakat lokal mau jual kemana,” kata Bahlil. (RI)