JAKARTA – Pemerintah Provinsi Riau meminta PT Pertamina (Persero) melalui cucu usahanya, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk terbuka dalam kaitan persiapan alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia. Keterbukaan tersebut sebagai persiapan untuk pembagian Participating Interest (PI) 10% Blok Rokan yang akan dimiliki pemerintah daerah.

Syamsuar, Gubernur Riau, mengatakan kesiapan BUMD dan perusahaan lokal dalam kerja sama business to business dan selaku vendor atau kontraktor di semua sektor, baik operator maupun penunjang.

“Kami juga menekankan pada PHR agar melakukan keterbukaan informasi atas kebutuhan tenaga kerja Pertamina,” kata Syamuar, Rabu (10/3).

Selain itu, Syamsuar berharap dengan beralihnya pengelolaan ke Pertamina tidak berdampak terhadap produksi migas Blok Rokan. Pasalnya minyak yang menyembur dari Blok Rokan sangat berpengaruh terhadap pemasukan pemerintah daerah.

“Kalau misalnya bagi hasil migas seadanya, kami kesulitan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur migas seperti jalan raya yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, belum dapat diselesaikan,” kata dia.

Alex Noerdin, Wakil Ketua Komisi VII DPR meminta agar ada perwakilan pemerintah daerah dalam tim alih kelola Blok Rokan. Dengan alih kelola tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan taraf hidup masyarakat.

“Insya Allah pengalihan pengelolaan Blok Rokan akan berjalan lancar dan yang paling penting memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat Riau dan republik ini,” kata Alex.(RI)