Krisis yang tengah melanda Pertamina akibat kasus korupsi dalam pengadaan BBM telah mengguncang kepercayaan publik, pemerintah, dan investor. Kasus ini tidak hanya sekadar skandal korupsi, tetapi juga menyangkut keselamatan konsumen dan kredibilitas bisnis energi nasional di mata dunia. Penangkapan tersangka dalam kasus ini menandai babak baru dalam upaya penegakan hukum, tetapi dampak jangka panjang terhadap operasional, citra, dan manajemen perusahaan masih menjadi pertanyaan besar.

Pertamina kini menghadapi tantangan berat dalam memulihkan reputasi dan membuktikan komitmennya terhadap tata kelola perusahaan yang bersih dan profesional. Langkah-langkah strategis harus segera diambil, mulai dari mendukung proses hukum secara transparan, melakukan perombakan manajemen, hingga memastikan kualitas BBM tetap sesuai standar. Selain itu, mitigasi terhadap dampak krisis ini juga perlu diperhatikan, khususnya dalam sektor midstream dan downstream yang menjadi sorotan utama akibat peristiwa ini.

Namun, di balik krisis ini, ada peluang besar bagi Pertamina untuk melakukan transformasi menyeluruh. Dengan pendekatan yang komprehensif dan holistik, perusahaan dapat membangun kembali sistem tata kelola yang lebih baik dan menyesuaikan diri dengan standar global. Lebih jauh, Pertamina juga harus tetap fokus pada agenda transisi energi dan keberlanjutan sebagai bagian dari visi jangka panjangnya.

Untuk mendalami lebih lanjut bagaimana langkah-langkah pemulihan yang harus dilakukan Pertamina, bagaimana krisis ini dapat menjadi momentum perubahan, serta bagaimana perusahaan ini dapat kembali meraih kepercayaan publik dan mitra bisnisnya, berikut wawancara Dudi Rahman dari Dunia Energi dengan Ali Ahmudi Achyak, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Sabtu (8/3/2025). Petikannya.

Bagaimana seharusnya Pertamina mengambil langkah strategis untuk memastikan tata kelola perusahaan yang lebih baik setelah kasus penangkapan tersangka pengadaan BBM ini?

Setelah kasus penangkapan tersangka pengadaan BBM yang bermasalah, Pertamina harus segera mengambil langkah strategis guna mengembalikan kepercayaan publik, pemerintah, dan investor. Pertamina perlu menunjukkan sikap kooperatif dengan mendukung proses hukum secara transparan dan adil bagi para tersangka. Perusahaan juga perlu meminta maaf kepada masyarakat atas tragedi ini serta berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan manajemen. Selain itu, memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan akan menjadi langkah penting dalam meredakan dampak negatif di masyarakat. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Pertamina harus melakukan pembuktian ilmiah terkait kualitas BBM yang dijual di SPBU serta meluncurkan program-program strategis yang dapat memperbaiki citra perusahaan di mata publik.

Apa implikasi dari kasus ini terhadap citra Pertamina di mata publik dan investor, serta bagaimana perusahaan dapat memulihkannya?

Kasus ini berdampak besar terhadap citra Pertamina di mata publik, investor, dan dunia bisnis energi global. Skandal ini bukan hanya sekadar kasus korupsi, tetapi juga melibatkan tindakan yang membahayakan konsumen serta merusak kepercayaan investor dan mitra bisnis global terhadap kualitas produk Pertamina serta profesionalisme bisnisnya. Untuk memulihkan citra perusahaan, Pertamina harus melakukan riset terbuka bersama lembaga independen dan dunia akademik guna memastikan bahwa kualitas BBM yang diproduksi tetap memenuhi standar keselamatan dan tidak membahayakan konsumen. Selain itu, perombakan manajemen secara drastis dengan memangkas generasi lama yang bermasalah harus dilakukan guna mencegah praktik yang sama terulang kembali. Kajian ulang terhadap standar manajemen yang sudah berjalan juga harus segera dilakukan agar sistem baru yang diterapkan lebih modern, presisi, dan sesuai dengan standar industri energi global. Langkah lain yang tak kalah penting adalah melakukan sosialisasi terbuka kepada publik untuk menunjukkan bahwa reformasi yang dilakukan benar-benar berjalan dan diarahkan dengan tepat.

Sejauh mana kasus ini dapat memengaruhi kinerja operasional Pertamina, dan apa strategi mitigasi yang bisa dilakukan?

Kasus ini memberikan dampak serius terhadap kinerja operasional Pertamina, khususnya di sektor midstream yang berkaitan dengan kualitas produksi di kilang minyak dan sektor downstream yang mencakup distribusi BBM di SPBU. Tekanan berat dirasakan oleh SDM serta proses kerja di kedua sektor ini, yang mengakibatkan tantangan dalam mempertahankan standar operasional. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, Pertamina harus meyakinkan SDM internal dan publik bahwa perusahaan tetap berkomitmen menjalankan transformasi sesuai standar industri energi global. Selain itu, merangkul kembali mitra-mitra strategis yang memiliki pengaruh dalam komunikasi publik menjadi langkah penting agar mereka dapat membantu membangun kembali citra perusahaan serta menyampaikan komitmen Pertamina dalam menjalankan transformasi total.

Apa pelajaran utama yang dapat dipetik dari kejadian ini dalam konteks pengelolaan BUMN sektor energi di Indonesia?

Kasus korupsi dan penyalahgunaan kebijakan dalam pengadaan BBM ini memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan ekspor dan impor BBM harus dikontrol dengan ketat sesuai standar dan aturan yang berlaku. Pengawasan manajemen harus dilakukan secara berjenjang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil di tingkat holding maupun sub-holding berjalan sesuai dengan regulasi dan tidak disalahgunakan. Selain itu, kasus ini juga menegaskan bahwa penyediaan BBM di Indonesia bukan hanya tentang keuntungan perusahaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola BUMN di sektor energi harus terus diperbaiki agar lebih transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.

Bagaimana peluang Pertamina untuk tetap fokus pada transisi energi dan agenda keberlanjutan pasca kasus ini?

Meskipun sedang menghadapi krisis, Pertamina tetap memiliki peluang besar untuk menjadi sektor terdepan dalam transisi energi dan keberlanjutan. Sebagai BUMN energi terbesar di Indonesia, perusahaan harus tetap berfokus pada pengembangan energi bersih yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri. Untuk itu, Pertamina perlu melanjutkan investasi dalam proyek-proyek energi terbarukan, menjalin kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta dalam inovasi energi hijau, serta mengomunikasikan strategi transisi energi secara aktif kepada publik agar tetap mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Adakah contoh dari perusahaan energi global yang pernah mengalami krisis serupa, dan bagaimana cara mereka bangkit kembali?

Banyak perusahaan energi global yang pernah mengalami krisis besar namun berhasil bangkit dan berkembang lebih maju. Kesuksesan mereka dalam keluar dari krisis bergantung pada langkah-langkah strategis yang mereka ambil. Salah satu faktor kunci dalam pemulihan adalah penyelesaian tuntas terhadap akar masalah, termasuk pembersihan internal dari praktik korupsi dan intervensi politik yang merugikan perusahaan. Implementasi transformasi yang total, baik dalam skala internal maupun eksternal, juga menjadi faktor penting dalam pemulihan perusahaan. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang berhasil bangkit umumnya menguatkan tata kelola perusahaan dengan meningkatkan transparansi agar dapat kembali meraih kepercayaan publik dan investor. Dalam beberapa kasus, muncul gagasan bahwa BUMN energi yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat—seperti Pertamina dan PLN—perlu dikendalikan langsung oleh Presiden agar lebih akuntabel dan tidak mudah disalahgunakan.

Sejauh mana kasus ini dapat menjadi momentum bagi Pertamina untuk melakukan reformasi tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel?

Krisis ini dapat menjadi momentum bagi Pertamina untuk melakukan reformasi mendalam guna memastikan tata kelola perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses bisnis yang berjalan harus segera dilakukan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selain itu, transformasi perusahaan harus dilakukan secara komprehensif dan holistik agar sistem tata kelola yang diterapkan benar-benar mencerminkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Hal ini juga harus didukung dengan penguatan SDM yang lebih profesional, kompeten, dan memiliki loyalitas tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Dengan reformasi yang serius dan berkelanjutan, Pertamina dapat keluar dari krisis ini dengan posisi yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. (DR)