POSO – Perizinan kembali menjadi pematik kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, Presiden tidak senang kepada  PT PLN (Persero). Di sela-sela peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Malea, di Poso, Jokowi mengaku menerima banyak laporan tentang lambatnya perizinan di PLN.

Menurut Jokowi, Indonesia sudah menargetkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) tahun 2025 sebesar 23% dan Net Zero Emission tahun 2060 atau lebih cepat.

“Target-target ini ga mudah dikejar karena pertumbuhan permintaan listrik dan pertumbuhan listrik harus diseimbangkan, jangan sampai oversupply PLN membebani PLN,” kata Jokowi, Jumat (25/2).

Sayangnya, di tengah kebutuhan untuk menggenjot penyediaan pembangkit listrik berbasis energi hijau justru dari dalam PLN sendiri terjadi masalah. Khususnya untuk urusan perizinan saat menjalin kerjasama dengan mitra produsen listrik swasta.

Jokowi bahkan menerima laporan tentang berbelitnya izin di PLN dari perusahaan milik Jusuf Kalla, pengusaha nasional dan mantan wakil presiden. Dia tidak habis pikir karena untuk urus izin durasinya bisa sampai bertahun-tahun.

“Tapi birokrasi juga di PLN harus diperbaiki, jangan sampaai seperti kata Pak JK (Jusuf Kalla) tadi negosiasi sampai lebih dari 5 tahun. Kecapekan urus izin, belum kerja di lapangan. Untung Pak JK dan manajemen Kalla Group tahan banting. Kalau nggak sudah mundur. Baru urus izin, belum lagi cari pendanaan dari konsorsium perbankan,” ungkap Jokowi. (RI)