JAKARTA – Badan pengawasan khusus bakal ditetapkan pemerintah untuk mengawasi penyaluran LPG 3kg bersubsidi hal ini untuk mendukung mekanisme baru yang bakal diusung pemerintah guna memastikan subsidinya tepat sasaran.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan saat ini kajian mendalam memang mengerucut pada pembentukan badan khusus. ” setelah dikaji kemungkinan besar masih tinggal dua, Apakah ad hocnya yang kita bangun atau badannya,” kata Bahlil akhir pekan lalu di Kementerian ESDM.

Menurutnya untuk penyaluran BBM subsidi dengan nilai puluhan triliun sudah ada badan khusus yang mengawasi yaitu Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) sementara LPG yang mengawasi hanya pejabat setingkat eselon II di Kementerian ESDM.

“Karena tidak fair masa penyeluruhan BBM Rp135 triliun sampai Rp170 triliun subsidi itu diawasi oleh BPH Migas. Tetapi kalau penyeluruhan LPG Rp80 sampai Rp87 triliun hanya diawasi oleh pejabat setingkat Esalon 2 di kementerian ESDM dengan anggotanya cuma tujuh orang,” jelas Bahlil.

Keksiruhan terhadap penyaluran LPG bersubsidi sempat terjadi pada Februari lalu dimana para pengecer sempat dilarang untuk mendapatkan jatah kuota LPG subsidi. Alhasil kelangkaan LPG sempat terjadi selama beberapa hari di berbagai wilayah tanah air.

Bahlil menegaskan kekisruhan tidak akan terjadi lagi sehingga persiapan saat ini harus secara matang disiapkan. “Regulasinya benar tapi kalau pengawasannya gak benar pasti akan ada sesuatu yang tidak diinginkan. Nah kami sudah cukup belajar di bulan Februari lalulah, saya gak akan mau kecolongan lagi,” jelas Bahlil. (RI)