JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen memperkuat kepemimpinan iklim global melalui kerja sama strategis dengan Inggris, seiring hasil perundingan COP30 di Belém, Brasil.

“Dari perspektif kami, hasil COP30 di Belém belum memberikan tingkat kemajuan kolektif yang dituntut oleh krisis iklim. Secara khusus, kami berharap ada kemajuan lebih konkret dalam mobilisasi pembiayaan iklim, terutama untuk adaptasi dan untuk kerugian serta kerusakan—serta panduan operasional yang lebih kuat dalam implementasi,” kata Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup , saat pertemuan bilateral dengan the United Kingdom Special Representative for Climate, Rachel Kyte.

Hanif menekankan posisi Indonesia sebagai suara kritis yang mendorong dunia untuk tidak kehilangan momentum dalam menjaga tujuan 1,5 derajat, terlebih di tengah dinamika geopolitik internasional.

Urgensi kerja sama ini semakin nyata dengan kondisi di dalam negeri. “Bencana hidrometeorologi baru-baru ini di Sumatra sangat menghancurkan. Lebih dari 1.000 orang kehilangan nyawa akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan ratusan lainnya masih hilang dan ratusan ribu orang mengungsi. Kehilangan nyawa yang tragis dan dampak ekonomi yang signifikan ini menegaskan perlunya segera memperkuat analisis risiko iklim, sistem peringatan dini, dan kapasitas kesiapsiagaan,” ujar Hanif.

Data BNPB mencatat kerugian mencapai lebih dari US$3,1 miliar, memperlihatkan betapa mendesaknya penguatan ketangguhan nasional. Dalam konteks solusi, Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berbasis alam.

Hanif menyampaikan bahwa Indonesia memandang solusi berbasis alam/nature-based solution (NbS) sebagai komponen kritis dalam respons. NbS juga sangat disorot selama COP30, khususnya karena manfaatnya yang berlipat ganda bagi adaptasi, mitigasi, keanekaragaman hayati, dan ketahanan komunitas. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendekatan NbS; namun, hal ini memerlukan kapasitas teknis yang lebih kuat, data yang kokoh, dan mekanisme pembiayaan yang andal untuk menjamin integritas dan dampak jangka panjang.

“Kami melihat Nota Kesepahaman dengan DESNZ sebagai fondasi yang kuat dan percaya penting untuk segera bergerak menuju tindak lanjut yang konkret. Dari sisi kami, prioritas mencakup penguatan sistem karbon berintegritas tinggi; pengembangan sistem informasi dan peringatan dini; peningkatan akses dan penggunaan data spasial beresolusi tinggi; serta pembentukan alat penilaian cepat untuk ketangguhan lanskap,” ujar Hanif. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk tidak hanya berbicara komitmen, tetapi mendorong langkah teknis nyata.

Pertemuan bilateral Indonesia – Inggris menegaskan komitmen bersama Indonesia dan Inggris untuk menjaga kepemimpinan iklim global, memperkuat ketangguhan nasional, dan memastikan setiap komitmen internasional diterjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.

Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) merupakan departemen dengan tanggung jawab utama dalam membangun ekonomi hijau dan sistem energi yang bermanfaat bagi semua pihak. Upaya kami difokuskan untuk memenuhi komitmen Inggris yang mengikat secara hukum dalam mencapai net zero, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, kami mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan dan produksi energi domestik melalui peningkatan investasi. Langkah ini akan menciptakan lapangan kerja serta menumbuhkan pertumbuhan di sektor-sektor hijau baru.(RA)