JAKARTA – Pemerintah mengaku tidak sedikit pelaku usaha atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengajukan penyesuaian insentif fiskal berupa penambahan split atau bagi hasil untuk pengelolaan blok migas.

Ego Syahrial, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan  pemerintah terbuka untuk berdiskusi dengan KKKS membahas penambahan insentif. Tidak sedikit KKKS yang meminta adanya penambahan split, namun pemerintah tidak akan langsung mengabulkan begitu saja.

“Kami menerima banyak permintaan (tambahan split) dari KKKS, termasuk dari Pertamina,” kata Ego disela diskusi virtual, Kamis (19/11).

Sayang Ego tidak membeberkan KKKS yang meminta tambahan split. Hanya saja pemerintah tidak menjadikan penambahan split sebagai satu-satunya insentif. Untuk itu diskusi dengan para KKKS juga membahas insentif lain yang bisa diberikan..

Menurut Ego, penambahan split bukanlah harga mati atau satu-satunya insentif yang bisa dinikmati oleh kontraktor.

Beberapa fasilitas dari sisi perpajakan ataupun kredit investasi bisa dinikmati KKKS. SKK Migas juga didorong oleh Kementerian ESDM agar membahas tambahan insentif dalam bentuk lain terlebih dahulu.

“Nantinya pemerintah dorong agar para oil company memanfaatkan dulu seluruh fasilitas insentif-insentif yang telah diberikan sebelum minta perubahan insentif. Banyak sekali insentif-insentif hulu migas yang diberikan melalui PP Nomor 27 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2017,” kata Ego.

Pemerintah kata Ego selalu mendengar masukan para pelaku usaha dan mencarikan jalan keluar yang win-win. Pada dasarnya pemerintah menyadari kesulitan KKKS apalagi ditengah pandemi Covid-19. Industri hulu migas harus tetap berjalan, karena itu pemberian insentif memang sangat dimungkinkan hanya saja tidak langsung dalam pembahasan penambahan split.

“Kami terbuka untuk KKKS, IPA, SKK Migas. Kami terbuka untuk mendengar semua pihak. Saat ini kami mengkaji split request dan berharap akan munculkan win-win solution. Tugas pemerintah adalah untuk membuat aktivitas hulu migas tetap berlanjut khususnya di pandemi ini,” kata Ego.

Pertamina dikabarkan menjadi salah satu perusahaan yang dapatkan tambahan split dari pemerintah.

Jaffee Arizona Suardin, Deputi Perenanaa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), mengungkapkan ada tiga Massive Depletion Plan (MDP) yang kini sedang menanti persetujuan pemerintah dan akan diberikan tidak lama lagi. Tiga MDP yang diusulkan tersebut mengandung cadangan yang siap diproduksikan mencapai 450 juta barel setara minyak yang berasal dari dua lapangan. Total tambahan cadangan untuk minyak dari dua lapangan tersebut sebesar 138 juta barel minyak menjadi 178 juta minyak, padahal tadinya hanya 40 juta barel.

Selain minyak, ada pula tambahan cadangan gas mencapai 1,7 Triliun Cubic Feet (TCF) menjadi 2,4 TCF padahal sebelumnya hanya 0,682 TCF.

Menurut Jaffee, jumlah tersebut terbilang sangat besar untuk ukuran lapangan yang sudah tua. Karena untuk saat ini rata-rata Plan of Development (PoD) lapangan baru jumlah cadangan yang mau diproduksikan berkisar 200 juta barel.

“Dua lapangan yang tadinya besar sekarang enggak besar lagi dengan insentif disetujui minyaknya naik (cadangan yang siap diproduksi) 138 juta barel, PoD yang masuk paling 200 juta-250 juta barel minyak. Ini dari dua saja 138 juta barel. untuk gas naik 1,7 TCF setara semua produksi Pertamina selama tiga tahun untuk gas,” kata Jaffee

Jaffee mengatakan dua lapangan tersebut diusulkan untuk ditambah insentifnya sehingga bisa masuk secara keekonomian untuk dikerjakan atau diproduksikan minyak dan gasnya. Dengan adanya tambahan cadangan tersebut maka umur dua lapangan itu juga bertambah sekitar 14 tahun. “Misalnya 2023-2024 sudah tidak ekonomis untuk didevelop, ini naik sampai 10-14 tahun,” tukasnya.

Selain itu, akan ada pergerakan aktivitas cukup signifikan dari persetujuan tambahan insentif tersebut. SKK Migas sudah mendata bahwa bisa ada tambahan aktivitas di 1.500 sumur di dua lapangan yang mendapatkan insentif tersebut padahal tadinya hanya sekitar 85 sumur. Sehingga total kegiatan melonjak aktivitasnya menjadi di 1.585 sumur. Proposal tersebut untuk program kerja pada 2021 dan 2022.

“Untuk produksi ini butuh (tambahan) 1.500 sumur. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk gairahkan industri migas indonesia. ini baru di dua lapangan,” kata Jaffee.(RI)