JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta terlibat dalam proses evaluasi revisi rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) Bllok Masela. Hal ini merupakan permintaan langsung dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Pencegahan KPK,  mengaakan permintaan kepada KPK untuk mengawal proses evaluasi rencana pengembangan Masela datang langsung dari Kepala SKK Migas, terutama mendampingi dalam proses krusial menentukan besaran biaya pengembangan.

“Minggu depan dijadwalkan paparan ke pimpinan (KPK) untuk memastikan tidak ada hal-hal yang mengganggu dari sisi pencegahan korupsi. SKK Migas maunya KPK juga ikut mendampingi untuk implementasi development-nya,” kata Pahala di Jakarta, Rabu (26/6).

Ia menegaskan sampai sekarang, lembaga anti rasuah itu belum menyatakan kesediaannya karena harus menunggu keputusan dari pimpinan KPK. Penentuan perkirakaan biaya pengembangan sangat penting, apalagi skema kontrak Masela masih menggunakan rezim cost recovery sehingga semua pembiayaan dan pengadaan harus melalui proses yang bersih dan sesuai dengan kebutuhan.

Jika memang akan resmi mendampingi, KPK hanya akan terlibat dalam pengimplementasian PoD yang akan diberikan persetujuan Menteri ESDM dan tidak akan terlibat dalam keseluruhan proyek.

“Yang krusial kan development cost. Karena jadi cost recovery, ada procurement (pengadaan) barang dan jasa. Padahal kalau development cost irit atau hemat ujungnyakan bagian pemerintah lebih banyak,” katanya.

Kementerian ESDM sendiri memang tidak memaksakan persetujuan PoD dengan tergesa-gesa. Ignasius Jonan, Menteri ESDM tidak bisa memastikan kapan persetujuan PoD akan diberikan meskipun draf revisinya sendiri sebenarnya sudah diserahkan sejak 20 Juni 2019 lalu.

“Iya paling sebentar lagi tapi sebentarnya satu hari atautiga hari atau seminggu, kan ga tahu,” ujar Jonan, Selasa (25/6).

Sesuai dengan permintaan SKK Migas, Jonan juga tidak menampik adanya keterlibatan KPK dalam proses evaluasi PoD Masela.

“Belum (PoD), biar direview dulu.KPK juga dilibatkan agar semuanya proper,” kata Jonan.

Dalam rekomendasi SKK Migas kepada Menteri ESDM jumlah perkiraaan nilai investasi blok Masela diantara US$ 18,5 miliar – US$ 19,8 miliar. Apalagi ada mekanisme tidak biasa dalam pemberian insentif blok Masela dimana mekanisme penyesuaian insentif terhadap bagi hasil dengan menggunakan besaran batas atas dan batas bawah dari biaya investasi untuk pengembangan, yaitu US$ 19,858 miliar (batas atas) dan US$ 18,555 miliar (batas bawah). Nantinya besaran investasi tersebut akan berpengaruh terhadap Internal Rate of Return (IRR) yang berkisar antara 15,10% – 15,15%.(Ri)