JAKARTA – Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW sebagai agenda prioritas untuk mewujudkan swasembada energi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM (BPSDM ESDM) menegaskan, kesiapan SDM lokal menjadi syarat mutlak keberlanjutan proyek tersebut.

Kepala Pusat PPSDM KEBTKE Edi Wibowo mewakili Kepala BPSDM ESDM menyampaikan hal itu dalam forum Bincang Energi “Menuju 100 GW” yang digelar METI bersama RESD di Jakarta, Selasa (30/6).

“Dari pengalaman di lapangan, banyak infrastruktur energi yang sudah terbangun namun tidak berjalan optimal karena tidak bisa merawatnya. Ini yang harus kita pecahkan lebih dulu,” tegas Edi.

Ia menekankan masyarakat lokal harus dilibatkan sejak awal proyek, dilatih dan disertifikasi untuk mengoperasikan serta memelihara sistem. “Bukan baru dilatih setelah semuanya terpasang. Tantangan kita sekarang adalah memastikan ekosistem pelatihan dan sertifikasi bisa bergerak secepat laju pembangunannya,” ujarnya.

Edi menyebut sejumlah proyek listrik desa beroperasi di bawah kapasitas atau terbengkalai pasca-instalasi. Penyebabnya minim anggaran pemeliharaan, keterbatasan suku cadang, dan belum memadainya sistem remote monitoring.

Plt. Ketua Umum METI Norman Ginting menyebut kapasitas SDM adalah syarat mutlak keberhasilan 100 GW, baik kuantitas maupun kualitas. “Sebagai platform yang menyatukan pemerintah, industri, dan akademisi, kami mendorong kolaborasi dan aksi nyata agar kesiapan SDM lokal menjadi prioritas,” kata Norman.

Sebagai upaya penguatan, BPSDM ESDM bersama Pemerintah Swiss melalui SECO menjalankan Renewable Energy Skills Development Project (RESD). Sejak 2020, program ini telah melahirkan 950 sarjana terapan dan teknisi energi terbarukan. Fase 2 2025-2028 akan diperluas ke 19 politeknik dan lembaga vokasi.

“Masyarakat setempat tidak cukup hanya menerima infrastruktur PLTS; mereka harus mampu mengoperasikan dan merawatnya secara mandiri,” kata Team Leader RESD Dian Elvira Rosa.

Forum ini turut menghadirkan PLN, IBEKA, SEI, Dewan Energi Nasional, dan BPVP Banda Aceh untuk memastikan setiap proyek energi terbarukan ke depan mengintegrasikan pemberdayaan tenaga kerja lokal.(RA)