JAKARTA – Pemerintah menjanjikan stimulus tambahan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menggarap proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) atau migas laut dalam.

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah menyiapkan paket stimulus atau insentif demi mempercepat penyelesaian proyek tersebut.

“Pemerintah mendukung pengembangan lapangan (migas laut dalam) baru untuk bisa ekploitasi sumber gas yang ada. Kita melakukan evaluasi terpusat untuk bisa memberikan dukungan insentif yang diperlukan. Ini masih proses yang dilaksanakan bersama SKK Migas,” kata Arifin, Kamis (10/6).

SKK Migas sebenarnya telah mengajukan sembilan stimulus kepada pemerintah untuk mendongkrak investasi di sektor hulu migas, termasuk dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19. Enam di antaranya sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas, mengatakan beberapa stimulus yang diajukan antara lain berupa penundaan pencandangan biaya kegiatan pasca operasi, tax holiday untuk pajak penghasilan, penghapusan biaya pemanfaatan kilang gas alam cair (LNG) Badak, penundaan atau penghapusan PPN LNG, penghapusan biaya sewa barang milik negara hulu migas.

Selain itu ada penundaan atau pengurangan hingga 100% pajak tidak langsung, gas bisa dijual dengan harga diskon untuk semua skema di atas Take or Pay dan Daily Contract Quantity, fleksibilitas fiskal term, serta pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas.

“Saat ini juga sudah di bangun one door service policy. Jadi, sekarang begitu banyak aspek diusahakan agar investasi bisa berjalan dengan baik,” kata Dwi.

Proyek IDD yang saat ini ada dioperatori oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Namun demikian pihan Chevron sudah memberikan signal tidak akan melanjutkan proyek IDD tahap II yang melibatkan blok Gendalo dan Gehem tersebut. Saat ini Chevron tengah melakukan pembahasan pengalihan Participating Interest (PI) atau hak partisipasinya di proyek IDD kepada ENI.(RI)