JAKARTA – Mineral Industry Indonesia (MIND ID) holding BUMN pertambangan diminta meningkatkan upaya untuk menggenjot hilirisasi. Maroef Sjamsoeddin, Direktur Utama MIND ID yang baru dilantik diminta untuk memaksikan hilirisasi yang ada di grup MIND ID harus bisa berjalan optimal.

Nasril Bahar, Anggota Komisi VI DPR RI berharap Maroef dapat menjadi sosok yang semakin proaktif dalam mendorong hilirisasi Grup MIND ID.

Menurutnya, Anggota Grup MIND ID perlu meningkatkan komitmennya dalam hilirisasi agar nilai tambah sumber daya alam mineral Indonesia dapat maksimal bagi ekonomi Indonesia. Maroef pun diharapkan bisa mengatasi berbagai tantangan tata kelola Anggota Grup MIND ID selama ini.

Mufti Aimah Nurul Anam, Anggota Komisi VI DPR menyampaikan, MIND ID di bawah kepemimpinan Maroef Sjamsoeddin merupakan harapan untuk dapat menyelesaikan berbagai tantangan tata kelola yang dihadapi Grup MIND ID selama ini.

“Memang semua rakyat sudah menyaksikan bagaimana integritas dari Maroef Sjamsoeddin yang luar biasa yang memiliki keberanian mengungkap kasus di tengah orang-orang yang berkuasa saat itu. Bapak Maroef Sjamsoeddin punya keberanian untuk melakukan itu,” kata Mufti di komplek parlemen, Kamis (13/3)

Sementara itu, Sartono Hutomo, Anggota Komisi VI DPR RI menyampaikan, MIND ID memiliki kinerja perusahaan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari kinerja keuangan perusahaan yang tumbuh positif secara konsisten. Namun, dia menekankan, MIND ID juga membutuhkan upaya yang lebih intensif menyelesaikan berbagai tantangan tata kelola.

“Saya percaya integritas Bapak Maroef dalam melakukan suatu evaluasi yang mendalam dan menyeluruh terhadap kontraktor dan pihak terkait. Supaya BUMN bisa jadi andalan kita,” katanya.

Maroef menjelaskan sebagai holding industri pertambangan, Maroef menekankan bahwa MIND ID memiliki visi untuk menjadi perusahaan kelas dunia yang mengelola SDA secara berkelanjutan, memberikan nilai tambah, serta memperkuat ketahanan industri tambang.

Maroef menegaskan bahwa amanah untuk mengelola MIND ID didapat langsung dari Presiden, dan pertanggung jawabannya disampaikan langsung kepada seluruh rakyat Indonesia.

“Amanat ini memang tidak mudah. Tetapi dengan input masukan, kita bisa menjalankan tugas secara baik,” pungkasnya.