JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 Gigawatt (GW). Hal ini diungkapkan usai rapat terbatas di Istana Negara, Selasa (21/4/2026).

Dalam rapat tersebut, dibahas evaluasi beberapa program, terutama dengan program PLTS 100 GW. Kapasitas pembangkit yang menggunakan energi diesel ditargetkan dalam dikurangi hingga 10 GW. Di sisi lain, Pemerintah menargetkan pencapaian penambahan 17 GW energi hijau dari PLTS.

Indonesia Center for Renewables Energy Studies (ICRES) menyambut baik visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mengakselerasi PLTS hingga 100 GW.

Surya Darma, Ketua Umum ICRES, menyebut Ini adalah langkah berani yang menempatkan Indonesia di peta pemimpin energi hijau dunia. “Target transisi 17 GW dalam jangka pendek, termasuk dekarbonisasi 10 GW PLTD, merupakan langkah taktis yang tepat untuk mengurangi ketergantungan pada BBM impor dan menurunkan emisi secara signifikan,” ujarnya kepada Dunia Energi, Sabtu(25/4).

ICRES menganalisa aecara teknis dan ekonomi, pengembangan skala masif ini memiliki sisi positif maupun negatif.

Sisi positif pertama adalah percepatan instalasi. PLTS merupakan pembangkit yang paling cepat dibangun dibandingkan panas bumi atau hidro, sehingga cocok untuk mengejar target Net Zero Emission (NZE).

Kedua terkait kedaulatan energi dengan memanfaatkan potensi energi surya Indonesia yang melimpah (sepanjang tahun) untuk menggantikan peran impor fosil.

Penurunan Biaya (LCOE): Skala 100 GW akan menciptakan economy of scale, menurunkan harga teknologi surya di pasar domestik.

“Kemudian sisi positif lainnya adalah dekarbonisasi instan. Mengganti 10 GW diesel (PLTD) akan menghemat anggaran negara secara masif dari sisi subsidi energi,” jelas Surya Darma.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang akan dihadapi. Dalam hal intermitensi, sifat PLTS yang bergantung pada cuaca membutuhkan teknologi Energy Storage System (ESS) atau baterai yang mahal untuk menjaga stabilitas beban dasar (base load).

Tantangan berikutnya, kesiapan grid (jaringan). Jaringan transmisi PT PLN (Persero) saat ini memerlukan modernisasi (Smart Grid) agar mampu menyerap beban listrik dari energi terbarukan yang fluktuatif tanpa mengganggu stabilitas sistem.

“Kandungan lokal (TKDN), ini adalah tantangan untuk membangun industri sel surya di dalam negeri agar kita tidak hanya menjadi importir panel dari luar negeri,” kata Surya Darma.

ICRES berharap target PLTS 100 GW memiliki kepastian regulasi berupa payung hukum yang konsisten dan menarik bagi investasi swasta, termasuk skema harga yang adil.

Selain itu, diperlukan sinergi kelembagaan. Koordinasi yang erat antara Danantara, kementerian terkait, dan PLN harus memastikan bahwa implementasi di lapangan tidak terhambat oleh masalah birokrasi atau pengadaan lahan.

“Penguatan rantai pasok domestik. Harapannya, proyek 100 GW ini dibarengi dengan pembangunan pabrik panel surya di Indonesia, sehingga menciptakan lapangan kerja hijau bagi SDM lokal. Integrasi dengan Pembangkit Lain: PLTS diharapkan menjadi pelengkap bagi energi terbarukan baseload lainnya (seperti panas bumi dan hidro) untuk menciptakan sistem energi nasional yang tangguh dan mandiri,” kata Surya Darma.(RA)