JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyerahkan hasil evaluasi divestasi saham PT Freeport Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. Setelah itu,  tinggal menunggu persetujuan Presiden terhadap proses selanjutnya.

“Sudah (dilaporkan ke presiden). Yang akan menentukan bapak presiden,” kata Fajar Harry Sampurno, Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta, Selasa (5/6).

Fajar menolak untuk merincikan apa saja proses yang harus dilakukan setelah nantinya persetujuan presiden didapatkan. Salah satu poin utama yang membutuhkan persetujuan presiden  adalah nilai akuisisi atau besaran dana yang dibutuhkan untuk akuisisi saham Freeport Indonesia hingga mencapai 51%.

Fajar juga menolak berkomentar lebih jauh ketika dikonfirmasi besaran nilai divestasi yang dikabarkan lebih dari US$ 3,5 miliar, bahkan mencapai US$ 5 miliar.

Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium, induk holding BUMN tambang yang ditunjuk pemerintah  melakukan divestasi saham Freeport menyatakan proses divestasi merupakan salah satu transaksi yang tersulit yang pernah dilakukan. Dalam proses divestasi saham Freeport, Inalum tidak mau gegabah dan terburu-buru.

“Kalau Inalum lebih baik transaksi benar daripada terburu-buru, tapi tidak bagus. Saya takutnya ngomong sesuatu, tidak bisa dicapai, tidak bagus juga,” kata dia.

Inalum dipastikan akan melakukan negosiasi tidak hanya dengan Freeport-McMoRan Inc, melainkan juga dengan Rio Tinto yang memiliki hak partisipasi 40% di tambang Grasberg yang sudah disepakati dikonversi menjadi saham. Setelah itu, sisa saham agar menjadi 51% akan diakuisisi saham milik Freeport-McMoRan yang ada di PT Indocopper Investama. Semuanya akan dilakukan secara serentak, sekaligus tidak perlu menunggu kesepakatan antara Inalum dan Rio Tinto terlebih dulu.

“Sekaligus, transaski semuanya selesai,” tandas Budi.(RI)