JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menegaskan salah satu fokus bisnis perusahaan ke depan adalah dengan meningkatkan monetisasi cadangan gas. Salah satu instrumen utama untuk menjalankan fokus bisnis tersebut adalah dengan ketersediaan infrastruktur seperti pipa gas.

Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina, mengatakan pembangunan infrastruktur seperti pipa transimis umumnya tidak begitu banyak yang tertarik saat ini lantaran perhitungan keeknonomian yang harus dicapai. Namun selama ini dengan aturan yang ada, sulit bagi badan usaha untuk memenuhi keekonomian proyek pipa transmisi.

Untuk itu, Pertamina tengah fokus mempersiapkan diri untuk mendistribusikan gas di wilayah Indonesia tengan dan timur secara masif melalui virtual pipeline atau LNG yang diangkut dengan menggunakan kapal. Sementara pada wilayah Indonesia bagian Barat, sudah hampir rampung melalui penggunaan pipa gas.

Nicke memastikan, tinggal dua ruas yakni Dumai- Sei Mangke dan Cirebon-Semarang yang belum tuntas, namun jika telah rampung sepenuhnya maka integrasi pipa dari Arun ke Jawa Timur dapat terwujud.

Menurut Nicke, pipa Cirebon – Semarang jadi kunci untuk menghubungkan infrastruktur gas dari barat hingga timur Indonesia. “Tidak ada perusahaan swasta yang mau bangun virtual pipe line ke Indonesia Timur karena gak masuk keekonomian. Sama halnya pipa gas Cisem bertahun-tahun (gak jalan) karena nggak ada captive market,” kata Nicke disela rapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (20/5).

Dalam kondisi seperti itu, pada umumnya perusahaan-perusahaan BUMN sebagai perpanjangan pemerintah bakal masuk pada proyek yang tidak diminati swasta. “Jadi di bisnis yang secara keekonomian masih belum profitable ini dibangun oleh BUMN,” kata Nicke.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah membuka opsi menggarap ruas pipa Cirebon – Semarang melalui skema APBN yang nanti tentu akan ditunjuk perusahaan yang membangunnya.

Pipa Cirebon-Semarang sendiri tidak kunjung terbangun setelah lebih dari 15 tahun diumumkan pemenangnya yaitu PT Rekayasa Industri (Rekind) sampai akhirnya dikembalikan pada tahun ini ke pemerintah dengan alasan tidak memenuhi keekonomian.(RI)