JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk mengubah jalur pipa gas transmisi ruas Cirebon – Semarang (Cisem). Perubahan tersebut akan dieksekusi dalam pembangunan tahap 2 nanti. Nantinya pipa Cisem tidak akan berakhir di Cirebon akan tetapi akan dibangun pipa tambahan hingga ke Kandang Haur Timur (KHT) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Tutuka Ariadji, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan pertimbangan pemerintah untuk membangun pipa hingga KHT adalah adanya potensi demand gas yang cukup bagus. Ini tentu bisa menjadi solusi surplus gas di Pulau Jawa bagian timur.

“Tahap dua mencakup batang cirebon sampe kandang haur timur (KHT) sepanjang 240 km. Update jalur Cisem tahap 2 dikarenakan demand dari Balongan (Kilang Pertamina) dan peluang integrasi pipa sepanjang Jawa ke Sumatera maka perlu update tambahan Cisem tahap 2,” kata Tutuka di komplek parlemen (4/4).

Dia mengatakan kebutuhan gas kilang Balongan mencapai 24 juta kaki kubik per hari (MMscfd) potensi meningkat jadi 42 MMscfd apabila menggunakan pipa eksiting yang hanya 80 inch maka pasokan maksimal ke Balongan hanya sekitar 20 MMscfd.

Sementara jika membangun pipa dengan jalur yanh sama ternyata jalur yang dilalui sudah sangat padat penduduknya dan berdasarkan hasil survei diketahui jalur pipa tersebut banyak yang berada di bawah rumah warga sehingga tidak memungkinkan untuk penambahan kapasitas. “Diharapkan dengan perubahan jalur menjadi ke KHT maka ada peluang integrasi Jawa Timur- Sumatera karena di KHT ada dua pipa eksisting yaitu ke arah Balongan dan Tegal Gede bisa diteruskan ke Cilegon yang memiliki pipa SSBC,” ujar Tutuka.

Rencana pipa Cisem tahap 2 untuk ruas Batang – Cirebon dengan total panjang 167,56 km dengan Capex diperkirakan mencapai US$134,05 juta. Adapun untuk ruas Cirebon sampe dengan KHT melewati rute jalan nasional dan Pertagas sepanjang 72,54 km memiliki nilai capex diperkirakan mencapai US$58,03 juta.

Pemerintah mengusulkan anggaran multiyears contract Cisem tahap 2 sebesar Rp3,34 Triliun dibagi atas Rp573,7 miliar di tahun 2023 dan Rp1,62 triliun tahun 2024 dan dan Rp1,1 triliun di tahun 2025. “Proyek pengerjaannya mencakup penyusunan dokumen perencanaan, konsultasi manajemen konstruksi, biaya pemeliharaan lahan lokasi kerja sama yaitu tol, dan pembelian lahan non tol, serta pembangunan,” kata Tutuka. (RI)