JAKARTA – Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan gas (jargas) sambungan rumah tangga di 17 kabupaten dan kota untuk tahun anggaran 2019. Total estimasi biaya yang dibutuhkan sebesar Rp799,96 miliar.

Djoko Siswanto, Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan sebenarnya untuk 2019 dianggarkan untuk 18 kota kabupaten, namun satu kota dihilangkan dalam rencana yakni Kabupaten Bojonegoro dengan rencana sambungan sebanyak  4.000 sambungan rumah tangga (SR).

“Kita mundurkan karena kajian belum selesai. Nanti akan dimasukkan ke anggaran tahun depan, jadi diundur ke 2020,” kata Djoko dalam rapat pembahasan rencana kerja Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR, Rabu (16/1).

Sebanyak 17 kabupaten dan kota yang akan menjadi target pembangunan jargas adalah Kabupaten Aceh Utara sebanyak 5.000 SR, Dumai 4.300 SR, Jambi 2.000 SR. Palembang 6.000 SR, Depok 6.230 SR, Bekasi 6.720 SR, Karawang 2.681 SR, Purwakarta 4.180 SR, dan Cirebon 6.105 SR.

Selain itu, Kabupaten Lamongan 4.000 SR, kabupaten dan kota Mojokerto masing-masing 4.000 SR, Pasuruan 4.000 SR, Probolinggo 4.000 SR, Banggai 4.000 SR, Wajo 2.000 SR dan Kutai Kertanegara 5.000 SR.

“Total jumlah sambungan adalah 74.216 SR,” tukas Djoko.

Tahun ini juga akan dilakukan proses kajian Front End Engineering Design (FEED) untuk menetapkan lokasi pembangunan jargas berikutnya. Ada 15 lokasi yang dilakukan FEED, diantaranya Kabupaten Banyuasin, Musi Rawas, Serang, Tangerang, Bogor, Karawang, Purwakarta, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Mojokerto, Lamongan, Bojonegoro, Kutai Kartanegara, dan Banggai. “Total anggaran untuk kajian ini Rp 1,584 miliar,” kata Djoko.

Pada tahun ini pagu anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp 4,99 triliun, lebih kecil dibanding anggaran 2018 sebesar Rp 6,57 triliun.

Pemerintah mengklaim alokasi anggaran Kementerian ESDM tahun ini tetap diprioritaskan untuk belanja publik atau 50,5% dari pagu anggaran.

Selain jargas, ada pembagian alat pengubah konsumsi bahan bakar nelayan dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) atau converter kit pada kapal nelayan sebanyak 14.305 paket senilai Rp 119,4 miliar.

‎Penyediaan bor air tanah dangkal untuk tanggap darurat 20 titik senilai Rp 2,9 miliar, pemboran air bersih di daerah sulit air 750 titik senilai Rp 430 miliar. Pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebanyak 96.481 unit senilai Rp 315 miliar. Serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T) di 10 lokasi senilai Rp 118,7 miliar.(RI)