JAKARTA – Pemerintah meminta pengertian masyarakat setelah BBM non subsidi Pertamax series yang dijual PT Pertamina (Persero) mengalami kenaikan sekitar 30%. Meskipun tidak disubsidi respon masyarakat sepertinya tidak positif dan menilai keputusan tersebut menambah beban ditengan merangkak naiknya berbagai harga kebutuhan.

Dwi Anggia, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi dan kondisi sekarang. Menurutnya kondisi yang terjadi di Indonesia juga terjadi di negara lain ditengah ketidakpastian geopolitik yang sebabkan tidak stabilnya harga-harga komoditas dunia, termasuk yang utama harga minyak dunia.

“Kondisi ini sekali lagi kami sampaikan, pemerintah nggak bisa kerja sendiri. Mau tidak mau kita bekerja bersama-sama masyarakat, pemerintah butuh bergandeng tangan dengan masyarakat,” kata Anggia di Kementerian ESDM, Kamis (11/6).

Pemerintah berjanji bakal meningkatkan pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Namun di sisi lain meminta masyarakat untuk lebih sadar dalam membeli BBM sesuai dengan kemampuan ekonominya.” Yang paling penting kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana yang haknya, mana yang bukan haknya, itu sih yang lebih penting. Agar kita bisa sama-sama survive. Karena memang kondisinya lagi survival mode on nih kita sekarang,” ungkap Anggia.

Lebih lanjut, menurut Anggia kenaikan harga BBM non subsidi tidak bisa lagi dihindari untuk menjaga keberlanjutan stok energi nasional. Belum lagi dengan keberlangsungan usaha yang juga harus dijaga. “Kita nggak hanya bicara soal badan usaha milik negara, kita juga bicara ada swasta di situ, ada VIVO, ada BP, ada AKR yang juga terdampak kalau mereka tidak menaikkan harga. Jadi lebih ke sana. Intinya adalah, kita butuh sama-sama untuk menghadapi kondisi global,” jelas Anggia.

Pemerintah kata dia tidak menampik bakal ada efek domino setelah adanya kenaikan harga BBM non subsidi. Namun berdasarkan kajian yang telah dilakukan efek tersebut tidak akan lebih besar ketika ada perubahan pada BBM subsidi lantaran transportasi umum, angkutan logistik masih menggunakan BBM bersubsidi.

Harga yang ditetapkan juga diklaim masih jauh dari harga keekonomian. Menurut Anggia harga keekonomian BBM non subsidi sebenarnya berkisar antara Rp20-21 ribu. “Kalau kita melihat negara tetangga itu di angka 20-21 ribu. Jadi kenaikan atau penyesuaian yang dilakukan sekarang ini sebenarnya masih jauh di bawah harga keekonomian. Namun ini adalah pilihan terbaik jalan tengah, agar dua-duanya bisa survive,” kata Anggia. (RI)