JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah mengevaluasi menyeluruh rencana mandatori biodiesel 50% atau B50 yang ditargetkan berlaku 1 Juli 2026. IESR menilai B50 hanya layak sebagai strategi transisi jangka pendek, bukan utama untuk jangka panjang.

CEO IESR Fabby Tumiwa mengatakan kebijakan B50 lahir saat krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz akhir Februari yang memicu lonjakan harga minyak dan gangguan impor. Kondisi itu kini telah berubah.

“Pemerintah perlu melihat penerapan B50 secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pengurangan impor solar, tetapi juga dari dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan,” ujar Fabby, Kamis.

IESR mengingatkan peningkatan kebutuhan CPO untuk B50 berpotensi menekan pasokan pangan, menaikkan harga minyak goreng, memicu inflasi, serta membebani petani kecil. Lonjakan permintaan bahan baku juga rawan menambah tekanan pada daya dukung lingkungan dan tata kelola lahan.

Dari sisi ekonomi, harga CPO masih tinggi sementara harga minyak dunia dan risiko gangguan impor sudah menurun. Produksi solar kilang dalam negeri, termasuk Balikpapan, juga mulai berjalan. Kondisi ini berpotensi memperbesar selisih harga biodiesel dan solar.

Analisis IESR menunjukkan elektrifikasi transportasi lebih efektif. Adopsi Battery Electric Vehicle (BEV) diproyeksi menekan emisi 46 juta ton CO2 pada 2060. Jika dikombinasikan dengan pembatasan usia kendaraan, angka itu naik menjadi 210 juta ton dengan 66 juta mobil listrik dan 143 juta motor listrik.

Sementara itu, B60 hanya diproyeksi menurunkan emisi 88 juta ton pada 2060 dan belum menghitung emisi perubahan lahan. IESR mendorong evaluasi terbuka atas manfaat, biaya, dan risiko B50 agar selaras dengan target dekarbonisasi dan ketahanan energi.

“Kebijakan energi harus dirancang agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun sektor lain,” tegas Fabby.(RA)