JAKARTA – PT Pertamina (Persero) jadi pihak yang paling terkena dampak langsung kondisi melonjaknya harga minyak dalam beberapa pekan terakhir apalagi hingga kini belum ada penyesuaian harga BBM non subsidi yang biasanya dilakukan perusahaan secara berkala mengikuti perkembangan harga minyak dunia.

Pemerintah sendiri memang sejak perang antara Iran dan Amerika Serikat – Israel pecah memutuskan tidak menaikan harga BBM subsidi serta meminta pelaku usaha tidak merubah harga BBM non subsidi meskipun harga minyak mentah dunia terbang ke posisi di atas US$100an per barel jauh di atas asumsi APBN 2026 yakni US$70 per barel. Bahkan terang-terangan pemerintah meminta Pertamina menanggung sementara gap harga antara harga saat ini dengan harga keekonomian.

Berdasarkan informasi yang diterima Dunia Energi, para pejabat tinggi Pertamina dalam sebuah forum dengan para petinggi media massa nasional juga mengakui keuangan perusahaan langsung berdampak dan kemampuan untuk menopang kebijakan pemerintah hanya beberapa pekan saja sejak pecah.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, mengungkapkan sesuai aturan pada dasarnya BBM non subsidi harganya ditetapkan oleh badan usaha. Namun pada kenyataannya justru pemerintah tidak serta merta menjalankan amanat aturan tersebut. Ini langsung berdampak pada kondisi perusahaan. Berdasarkan kajiannya jika tidak ada perubahan pada harga minyak dunia ataupun pada harga BBM non subsidi maka keuangan Pertamina tidak akan sanggup lagi menjalankan tugas dari pemerintah untuk sediakan BBM.

“Hitung-hitungan saya, semua produk sebagian subsidi, hanya untuk non saja di akhir juni kuatnya setelah juni kayanya selesai. sudah nggak ada cash flow lagi,” kata Komaidi kepada Dunia Energi, Jumat (17/4).

Dia menjelaskan volume penjualan BBM nasional mencapai 80 juta kiloliter (KL) per tahun, dengan market share Pertamina 88-90% setara 72-75 juta KL atau kurang lebih 200 ribu KL per hari. Selisih harga saat ini dengan harga keekonomian saat ini antara Rp 5 – 9 ribu per liter jika diambil rata-rata Rp5 ribu per hari dikalikan volume penjualan satu hari maka yang ditanggung Pertamina paling sedikit sekitar Rp1 triliun dalam satu hari. Maka dalam satu bulan sekitar Rp30 Triliun minimal dana yang harus disiapkan Pertamina.

“Sementara selisih lebih dari itu rentannya antara Rp30-60 Triliun dalam 1 bulan. cash flow Pertamina mereka pegang dalam tiga bulanan. kalau sekarang Maret April Mei juni dua bulan lagi dari sekarang kayanya sudah habis kalau untuk non subsisi. kalau termasuk subsidi kan akan dibayar pemerintah meskipun mekanismenya special treatment karena fiskal sedang nggak baik-baik saja,” jelas Komaidi.

Menurut dia dampak bisa meluas. Pertama Pertamina, keuangan merah berdarah darah kakau tidak ada penyesuaian harga BBM non subsidi khususnya. Dampak terbesar bukan ke Pertamina sendiri tapi ke pasokan BBM nasional.

“Kalau mereka nggak mampu beli otomatis nggak ada BBM. Isunya bukan nggak ada barang lagi tapi nggak ada duitnya kalau sekarang nggak ada barang dicari berbagai upaya karena nggak ada barang Dalam konteks distribusinya agak susah kalau pun selat Hormuz sudah dibuka Pertamina nggak punya duit kan , meskipun ada barang nggak bisa beli apalagi nggak ada barang nggak bisa beli,” jelas Komaidi.

Putra Adhiguna Managing Director Energy Shift Institute (ESI), mengungkapkan imbas ditahannya harga BBM ditengah melonjaknya harga minyak dunia pasti langsung dirasakan oleh Pertamina Bila menggunakan estimasi pemerintah tambahan Rp100 triliun yang bahkan beberapa estimasi lainnya bisa menuju 200 triliun per tahun, berarti beban menahan BBM dalam kisaran belasan triliun bulanannya.

Menurut dia pemerintah harus memikirkan cara agar tidak terlalu mengandalkan Pertamina sebagai bantalan.

“Pemerintah harus berhati-hati tidak hanya menggeser beban ke Pertamina. Setidaknya bisa dimulai dengan menelisik potensi perubahan di BBM non-subsidi,” ungkap Putra kepada Dunia Energi (16/4).

Hingga Pertamina belum memberikan konfirmasi ataupun menjawab pertanyaan Dunia Energi terkait kondisi keuangan maupun kemampuannya untuk menyediakan BBM.

Sementara itu Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ditanya tentang harga non subsidi yang tidak disesuaikan justru malah menegaskan porsi pemerintah hanya mengatur harga BBM subsidi. Sementara non subsidi menjadi keputusan badan usaha.

“Saya sampaikan pemerintah itu kan mengatur secara langsung itu adalah BBM subsidi. Sesuai dengan peraturan Menteri ESDM pada tahun 2022, BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar,” kata Bahlil ditemui di kantornya, Jumat (17/4).

Bahlil menolak jika dikatakan pemerintah melarang badan usaha melakukan penyesuaian harga BBM. Saat ini pemeritah dan badan usaha justru sedang menyusun formula baru harga BBM.

“kata siapa? (dilarang sesuaikan harga) Itu dihitung secara penyesuaian. Kan negara juga harus melakukan penyesuaian, kemarin kan harganya tiba-tiba tung (naik), nah kita lakukan penyesuaian. Nah tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian, tapi feeling saya atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun Badan Usaha Swasta, udah hampir selesai sih,” jelas Bahlil.

Pernyataan Bahlil ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Purbaya Yudhi Sadewa pada awal April lalu menegaskan Pertamina akan menanggung sementara selisih harga BBM saat ini dengan harga keekonomian. “Sementara sepertinya Pertamina (menanggung). Dia mampu karena sekarang pembayaran dari pemerintah kan lancar,” ujar Purbaya, Rabu (1/4).

Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga sempat menerbitkan rilis pers yang mengkonfirmasi arahan pemerintah agar Pertamina sementara tidak melakukan penyesuaian harga.

“Jadi, perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” kata Prasetyo dalam keterangan resminya (31/3).

Di sisi lain, meningkatnya harga minyak dunia sebenarnya juga menjadi berkah tersendiri bagi Pertamina karena sebagai produsen minyak harga minyak tinggi tentu keuntungan juga makin tinggi. Namun lagi-lagi perusahaan plat merah ini harus gigit jari karena keuntungan dari bisnis hulu-nya harus menutupi biaya yang besar yang harus dikeluarkan untuk bisnis hilir terutama untuk membeli produk BBM maupun minyak mentah dari luar negeri. Dengan tingginya harga minyak dunia sekarang ditambah tidak ada kenaikan harga BBM non subsidi maka dipastikan beban yang ditanggung juga akan semakin besar.