JAKARTA – Serikat Pekerja (SP) PT Patra Logistik menyambut baik dan menyatakan dukungan terhadap arahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai kebijakan perampingan atau streamlining anak dan cucu perusahaan BUMN. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memangkas birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing BUMN.

Namun, SP Patra Logistik mengingatkan agar agenda streamlining tidak dilakukan secara seragam tanpa melihat karakteristik dan fungsi strategis masing-masing entitas. Efisiensi, menurut SP Patra Logistik, harus dilakukan secara cermat dan terukur agar tidak justru menghilangkan instrumen penting yang dibutuhkan negara.

Ketua SP PT Patra Logistik, Nanda Hidayat Masyudi, menegaskan bahwa khusus untuk bisnis logistik dan distribusi BBM, kendali negara merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar.

“Efisiensi kami dukung penuh. Tetapi jangan sampai atas nama efisiensi negara justru kehilangan instrumen strategis dalam mengendalikan distribusi BBM. Untuk sektor ini, kendali negara harus tetap utuh,” tegas Nanda, Minggu(23/8/2026).

Menurutnya, penyaluran BBM bukan sekadar kegiatan komersial untuk mengangkut dan memindahkan produk. Distribusi BBM merupakan bagian dari sistem ketahanan energi nasional dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

BBM menjadi urat nadi transportasi, industri, perdagangan, logistik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, gangguan dalam rantai pasok BBM berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian nasional.

“Kalau distribusi BBM terganggu, dampaknya bukan hanya terhadap perusahaan. Transportasi bisa terganggu, kegiatan industri terdampak, mobilitas masyarakat terhambat, dan pada akhirnya perekonomian ikut terganggu,” ujarnya.

Atas dasar itu, SP Patra Logistik meminta agar proses pengawasan, pengendalian, hingga eksekusi distribusi BBM tetap berada dalam penguasaan penuh negara melalui entitas yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang tersebut.

Nanda menilai PT Patra Logistik memiliki core competence yang telah dibangun melalui pengalaman panjang dalam menjalankan bisnis logistik energi. Kesiapan armada, jaringan distribusi, sumber daya manusia, sarana pendukung, serta kemampuan menghadapi kondisi operasional normal maupun darurat merupakan aset strategis yang harus dipertahankan.

Menurutnya, streamlining seharusnya tidak diterjemahkan sekadar sebagai penghapusan atau penggabungan entitas. Efisiensi yang sesungguhnya harus menyasar proses kerja yang tidak produktif, fungsi yang tumpang tindih, birokrasi berlapis, penggunaan aset yang tidak optimal, serta sistem kerja yang belum terdigitalisasi.

“Yang harus dipangkas adalah birokrasi dan fungsi yang duplikatif, bukan fungsi strategis negara. Jangan sampai kita mengejar struktur yang ramping tetapi kehilangan kemampuan mengendalikan sektor vital,” kata Nanda.

SP Patra Logistik juga menegaskan kesiapan pekerja untuk menjadi bagian dari proses transformasi BUMN. Serikat pekerja dinilai bukan sekadar pihak yang mengawal kepentingan tenaga kerja, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan tata kelola perusahaan.

Bagi SP Patra Logistik, efisiensi dan penguasaan negara bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru dapat berjalan bersamaan apabila streamlining dilakukan berdasarkan kajian bisnis, kepentingan nasional, dan kebutuhan ketahanan energi.

SP Patra Logistik menegaskan bahwa agenda penyederhanaan BUMN harus menghasilkan perusahaan yang lebih lincah, profesional, transparan, dan kompetitif tanpa mengorbankan fungsi strategisnya.

“Prinsipnya sederhana: BUMN harus semakin efisien, tetapi negara tidak boleh kehilangan kendali atas penyaluran BBM. Efisiensi harus memperkuat ketahanan energi nasional, bukan justru melemahkannya,” pungkas Nanda.(RA)