JAKARTA – PT Chevron Pacific Indonesia disinyalir akan membebankan masalah lingkungan kepada PT Pertamina (Persero). Hal ini seiring upaya Chevron agar Pertamina mengakuisisi atau membeli hak partisipasi (participating interest/PI) Chevron di Rokan agar bisa investasi lebih awal. Pertamina juga bakal menanggung seluruh komponen liabilitas (beban-beban biaya) atau Clean Break Exit.

“Artinya, seluruh aset dan liabilitas (baik direct maupun indirect) Chevron akan beralih ke Pertamina sejak tanggal efektif transaksi yaitu 31 Juni 2018,” ungkap Arie Gumilar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), di Jakarta Kamis (6/2).

Pengelolaan dan pengoperasian Blok Rokan yang telah diputuskan pemerintah untuk diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) mulai 9 Agustus 2021. Keputusan tersebut diambil pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 31Juni 2018 setelah proposal Pertamina disetujui.

Menurut Arie, beban-beban biaya yang akan ditanggung Pertamina diantaranya adalah terkait permasalahan tanah terkontaminasi minyak yang sampai saat ini belum diselesaikan Chevron dan untuk past service liabilities para pekerja

dan beban lainnya dimana semua beban tersebut bila dikalkulasikan nilainya
diperkirakan mencapai lebih dari US$ 1,8 miliar, atau jauh lebih besar dari
nilai aset dan produksi sampai dengan tahun 2021 yang diperkirakan hanya
mencapai US$ 600 juta.

Kondisi tersebut harus disikapi pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

“Pemerintah seperti tidak hadir, dimana
masa transisi untuk investasi dan akses data operasi blok Rokan kepada
Pertamina semestinya dapat dilakukan karena semua sarana prasarana Blok
Rokan termasuk data operasional hakikatnya adalah milik negara tanpa
harus ada pembelian PI Chevron,” kata Arie.

Pemerintah dinilai gagal dalam pengelolaan blok migas, mengingat data masih dikuasai oleh CPI, padahal data-data ini adalah milik negara yang didapat dengan biaya yang dibebankan kepada negara melalui cost recovery.

“Yang kami harapkan adalah SKK Migas hadir sebagai wakil pemerintah, untuk Menekan CPI. Harusnya mampu,” tandas Arie. (RA)