JAKARTA – Berbagai keberhasilan pemerintah Jokowi-JK yang dicapai dalam empat tahun terakhir dinilai masih menyisakan berbagai tantangan dan pekerjaan rumah yang tersisa, baik di sektor migas, mineral dan batu bara, listrik serta energi terbarukan.

Singgih Widagdo, Pengurus Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Bidang Kebijakan Publik, mengatakan salah satu tantangan terbesar adalah intepretasi dan pengejawantahan slogan energi berkeadilan yang hasilnya justru melemahkan dan melumpuhkan usaha-usaha penguatan pasokan energi di hulu, baik migas maupun kelistrikan, serta memperburuk iklim investasi.

“Oleh karena itu, perlu intepretasi yang lebih cerdas terhadap penerapan slogan tersebut melalui dukungan kebijakan dan regulasi serta strategi yang lebih cost effective, dan memberikan dukungan iklim usaha yang positif dalam jangka panjang,” kata Singgih di Jakarta, Kamis (17/1).

Menurut Singgih, investasi dan kegiatan eksplorasi pertambangan batu bara dan mineral (minerba) tidak berkembang. Cadangan (reserve) mineral dan batu bara tidak mengalami peningkatan. Biaya eksplorasi minerba yang dikeluarkan di Indonesia hanya sekitar 1,5% dari total biaya eksplorasi dunia.

Perlu dukungan dari pemerintah untuk mendorong unvestasi dan kegiatan eksplorasi penambangan untuk meningkatkan cadangan terbukti mineral dan batu bara.

Di samping itu, tumpang tindih wilayah kerja pertambangan dan wilayah hutan masih saja terjadi. Penyelesaian masalah tumpang tindih penggunaan lahan hutan oleh sektor pertambangan tidak dapat digeneralisasi karena setiap perusahaan tambang mempunyai karakteristik sendiri. Penilaian jenis tambang dan tahapan penambangan (ekplorasi, studi kelayakan kontruksi dan eksploutasi), sekaligus penumbangan sosial, serta nilai strategis bahan tambang harus menjadi dasar menyelesaikan persoalan tumpang tindih tersebut.

“Diperlukan koordinasi yang intensif antara Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyelesaian masalah ini,” kata Singgih.(RA)