JAKARTA – Sektor jasa usaha pertambangan dinilai memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi penerimaan negara yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan negara dari industri jasa pertambangan pada 2016 tercatat sekitar Rp6,8 triliun, naik dibanding 2015 sebesar Rp5,7 triliun.

Dari segi realisasi investasi, data di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menunjukkan peningkatan. Jika pada 2015, realisasi investasi tercatat sebesar US$1,275 miliar, setahun kemudian melonjak lebih dari 300% menjadi sebesar US$ 4,401 miliar.

“Peningkatan investasi meliputi pembelian peralatan, pembangunan infrastruktur, penambangan, dan lain-lain,” kata Irwandy Arif, Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) di Jakarta, Kamis (3/5).

Irwandy menambahkan, sekitar 80% pelaku usaha di bidang jasa pertambangan merupakan kontraktor dan pendukung industri batu bara, sementara hanya sebagian kecil yang bergerak di bidang mineral. Pada 2013 industri jasa pertambangan menyerap sekitar 45% dari total tenaga kerja di subsektor pertambangan batu bara.

“Dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang besar, kegiatan industri jasa pertambangan yang umumnya berlokasi di daerah atau area sekitar operasi pertambangan mampu memberikan multiplier effect bagi pengembangan perekonomian di daerah,” kata Irwandy.

Pada 2015 penyaluran dana Community Development oleh industri jasa pertambangan tercatat sebesar Rp68,3 triliun. Angka ini meningkat menjadi Rp 471,5 triliun pada tahun 2016.

Irwandy menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh sektor industri Jasa pertambangan antara lain volatilitas harga komoditas dan aspek kepastian hukum. Selain itu, perubahan kebijakan yang mengakibatkan tambahan beban kewajiban keuangan atau beban administrasi (administrative burden) adalah tantangan yang dapat menghambat rencana investasi ke depan.

“Peran usaha jasa pertambangan dalam penyediaan energi cukup signifikan pada energi batu bara. Perlu paradigma baru dari usaha jasa pertambangan ke usaha jasa pertambangan dan energi. Energy is a value that is highly prized by states, society and individuals,” kata Irwandy.(RA)