Rida Mulyana, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM saat konferensi pers  kinerja kuartal I EBTKE di Jakarta, Jumat (27/4).

JAKARTA – Hingga kuartal I 2018 produksi bahan bakar nabati (BBN) masih jauh dari target. Rendahnya produksi disebabkan bukan dari faktor teknis melainkan non teknis.

Data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan realisasi produksi hingga Maret baru mencapai 900 ribu kilo liter (KL). Padahal pemerintah memproyeksikan produksi sepanjang tahun ini mencapai 3,92 juta KL.

“Tahun ini turun karena isu sawit di Uni Eropa. Pak Luhut (Menko Kemaritiman) sudah ke sana (Eropa-Vatikan) untuk beri dukungan. Mudah-mudahan 2021 tidak terjadi (penurunan konsumsi),” kata Rida Mulyana, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM dalam konferensi pers di Kantor Ditjen EBTKE Jakarta, Jumat (27/4).

Menurut Rida, jika ancaman penurunan konsumsi menjadi kenyataan maka akan ada efek berganda yang akan didapat Indonesia. Selain mengurangi pendapatan negara, industri kelapa sawit hingga saat ini menjadi sumber mata pencaharian jutaan masyarakat.

“Kalau terjadi (penurunan konsumsi) produksi kita akan turun terus. Padahal sawit andalan penyumbang devisa terbesar.¬†Sawit juga menyangkut empat juta petani,” ungkap dia.

Untuk serapan domestik, penggunaan minyak kelapa sawit didominasi untuk biodiesel menjadi campuran biosolar.

Serapan biodisel sektor PSO atau disubsidi untuk transportasi dan pembangkit listrik mencapai 663.706 KL dan Non PSO volumenya sebanyak 32.823 KL.

Rida mengatakan untuk penyerapan Non PSO masih terbilang kecil. Hal ini disebabkan disparitas harga antara solar dan biodiesel yang cukup besar. “Serta masih ada kendala aspek teknis,” tukasnya.

Pemerintah menargetkan peningkatan konsumsi biodiesel pada 2018 jika dibandingkan tahun lalu sebesar 2,863 juta KL. Namun itu semua tergantung pada asumsi penggunaan B5 kereta api dan B15 untuk sektor pertambangan.

“Kalau itu berjalan maka target 2018 sebesar 3,284 juta KL, selisihnya dengan 2017 itu sebesar 42 ribu KL. Itu kalau berjalan. Pak menteri maunya Juni tambang (dimulai),” tandas Rida.(RI)