JAKARTA – PT PLN (Persero) berhasil menerapkan cofiring atau penggunaan biomassa untuk menggantikan batu bara sebagai bahan bakar di 33 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan total energi yang dihasilkan mencapai 394 gigawatt hour (GWh).

“Pencapaian tersebut menjadi bukti keseriusan PLN dalam mendukung program transisi energi bersih menuju nett zero emissions (NZE) pada 2060 dan juga menjadi komitmen Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20,” kata Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, Rabu (26/10).

Darmawan menjelaskan ada lima biomassa yang saat ini digunakan untuk cofiring yaitu serbuk gergaji, serpihan kayu, cangkang sawit, bonggol jagung, dan bahan bakar jumputan padat. Untuk menopang cofiring di 33 lokasi PLTU saat ini dibutuhkan biomassa sebesar 383 ribu ton.

“Total emisi karbon yang berhasil ditekan melalui cofiring di 33 PLTU ini sebesar 391 ribu ton CO2,” ungkapnya.

Dia menuturkan, teknologi cofiring ini dilakukan PLN tak sekedar mengurangi emisi. Melalui pemberdayaan masyarakat, teknologi cofiring ini juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanaman tanaman biomassa bahkan ada pula yang mengelola sampah rumah tangga wilayahnya untuk dijadikan pelet untuk bahan baku cofiring.

“Ini merupakan bagian dari ekosistem listrik kerakyatan yang melibatkan masyarakat dalam penyediaan biomassa sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat,” ujar Darmawan.

Upaya ini juga menjadi wujud komitmen perseroan terhadap Environmental, Social and Governance (ESG) dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Ia menjelaskan  PLN menargetkan penerapan  cofiring di 52 lokasi PLTU hingga 2025 dengan total kebutuhan biomassa 10,2 juta ton per tahun. Sementara hingga akhir tahun 2022, ada 35 lokasi PLTU yang akan mengimplementasikan cofiring dengan estimasi konsumsi biomassa mencapai 450 ribu ton per tahun.

“Cofiring ini juga sebagai langkah jangka pendek yang dilakukan PLN dalam mengurangi emisi karbon, sebab program cofiring tidak memerlukan investasi untuk pembangunan pembangkit baru dan hanya mengoptimalkan biaya operasional untuk pembelian biomassa,” ujar Darmawan.