JAKARTA – Niat pemerintah untuk meningkatkan penggunaan motor listrik oleh masyarakat dengan memerikan insentif besar-besaran tidak menunjukkan hasil yang menggemberikan. Setelah dirilis beberapa waktu lalu ternyata antusiasmen masyarakat terhadap motor listrik belum meningkat.

Moeldoko, Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) yang juga Kepala Staf Kepresidenan (KSP), membeberkan motor listrik masih juga belum laku, padahal insentif yang ditawarkan pemerintah tidak sedikit.

“Pertumbuhan pembelian sepeda motor khususnya sampai saat ini masih lambat. Kemarin terakhir saya pimpinan rapat hari jumat, pertumbuhan itu baru 199 sepeda motor yang baru terbeli,” kata Moeldoko di sela Green Economic Forum, Jakarta (22/5).

Realisasi itu jelas jauh dibawah terget pemerintah yang sudah alokasikan dana untuk insentif motor listrik agar bisa terjual sebanyak 200 ribu unit.

Kondisi itu jadi pil pahit bagi pemerintah yang sedari awal sudah sesumbar dengan pemberian insentif maka antusiasme masyarakat terhadap motor listrik akan meningkat. Untuk itu pemerintah bakal segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program motor listrik ini.

“Pertanyannya kenapa, ada keringanan dari pemerintah kok disambut seperti itu oleh masyarakat. ini sedang kita evaluasi,” ungkap dia.

Salah satu biang keroknya menurut Moeldoko adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap insentif yang disediakan pemerintah.

“Sepertinya masyarakat belum banyak tahu karena peraturan menterinya juga baru turun. yang kedua aplikasi itu juga belum tersosialisasi dengan baik sehingga masyarakat belum bisa bagaimana cara mengakses. yang ketiga sepertinya ini belum menjadi konsumsi publik, kita belum membicarakan ini di mana mana sehingga masih pada bingung, masih menunggu, wait and see semuanya,” ungkap Moeldoko.

Selain itu, para produsen juga tidak terlalu banyak membantu dalam melakukan promosi kendaraan listrik. Ini diduga akibat masih ragunya para produsen terhadap skema penggantian atau insentif yang dijanjikan pemerintah.

“Bagi pengusaha isunya adalah khususnya bagi para dealer itu adalah apabila saya mau membeli kendaraan listrik dengan skema itu maka yang bicara adalah restitusi. kalau restitusi itu diberlakukan ada pikiran yang berkembang, wah kalau restitusi nanti akan setahun ini menagihnya,” ujar dia.

Menurut Moeldoko, pemerintah bakal mengkaji untuk mempercepat pembayaran restitusi kepada para produsen motor listrik. Sejauh ini memang estimasi pembayaran restitusi sekitar satu tahun. Menurut Moeldoko rentan waktu dari pembelian ke penggantian tersebut memang terlampau terlalu lama.

“Sudah kita rapatkan semuanya dipimpin oleh pak Luhut bahwa untuk restitusi ini bisa atau tidak kalau bisa sebulan atau dua bulan kenapa harus setahun, kan gitu. nah ini semuanya sedang dievaluasi. kalau bisa semudah mudahnya bagi masyarakat kenapa mesti sulit. itu intinya agar kebijakan subsidi yang dicanangkan oleh pemerintah terhadap 200 ribu kendaraan sepeda motor ini untuk segera terserap dengan baik,” jelas Moeldoko. (RI)