JAKARTA – Untuk pengembangan industri pelumas di Indonesia, Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi integrasi rantai pasok antara sektor hulu (upstream) dan hilir (downstream) atau antara bahan baku berupa lube base oil dengan produk pelumas di dalam negeri.

“Upaya tersebut juga dalam rangka mengantisipasi peningkatan kebutuhan akan produk-produk pelumas di masa yang akan datang,” kata Menteri Perindustrian dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Harjanto lewat siaran pers di Jakarta.

Dia menyampaikan hal terdebut saat meresmikan pabrik pelumas PT Shell Indonesia di Bekasi. Dirjen IKTA memberikan apresiasi kepada PT. Shell Indonesia yang telah mewujudkan investasi pabrik pelumas berskala internasional di Indonesia.

Pabrik pelumas Shell yang pertama di Indonesia dan juga merupakan pabrik pelumas Shell ke-6 di kawasan ASEAN ini memiliki kapasitas produksi sebesar 120.000 ton per tahun dengan nilai investasi sebesar US$131,42 juta.

“Pabrik Shell ini menjadi pabrik pelumas terbesar yang dioperasikan oleh perusahaan minyak internasional di Indonesia,” tuturnya. Harjanto mengharapkan, pabrik pelumas Shell ini dapat meningkatkan kinerja industri pelumas nasional sehingga akan memperdalam struktur industri dalam negeri.

Selain itu juga menyerap tenaga kerja, menambah devisa melalui ekspor produk pelumas, serta mengurangi produk pelumas impor yang beredar di dalam negeri.

Saat ini, terdapat lebih dari 20 pabrik pelumas atau Lube Oil Blending Plant (LOBP) di Indonesia dengan kapasitas keseluruhan mencapai 1,8 juta KL per tahun dan omzet mencapai Rp7 triliun.

Sementara itu, potensi pasar di dalam negeri hanya sebesar 850 ribu KL per tahun sehingga ada kapasitas produksi yang tidak terutilisasi mencapai 47%.

Namun, Harjanto mengungkapkan, salah satu sektor yang terus menunjukkan peningkatan kinerja dan pertumbuhan yang cukup signifikan adalah industri pelumas.

Sektor ini terus berkontribusi dalam mendukung industri alat angkut (darat, laut dan udara), pertumbuhan industri manufaktur, serta peningkatan pembangunan fasilitas infrastruktur.(LH)