JAKARTA – Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan berbagai paket kebijakan ekonomi pemerintah tidak dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha, khususnya di sektor minyak dan gas (migas).

“Paket kebijakan pemerintah tidak menyentuh. sama sekali tidak,” kata Hariyadi Sukamdani, Ketua Apindo saat gelaran Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition 2017 di Jakarta, Kamis (18/5).

Menurut Hariyadi, tidak ada langkah konkrit dari pemerintah dalam tata kelola migas agar kembali menjadi lebih menarik di mata investor. Langkah yang ditempuh sekarang lebih bersifat sementara. Padahal kepastian hukum merupakan hal fundamental dalam berbisnis, apalagi di bisnis migas yang tinggi risiko.

Apindo meminta para pelaku usaha, khususnya di sektor minyak dan gas tidak ragu dalam memberikan masukan. Momentum IPA Convex 2017 seharusnya dijadikan kesempatan bagi industri untuk menyuarakan keinginannya untuk mewujudkan perbaikan. Apalagi sektor migas masih merupakan tumpuan negara dalam memenuhi kebutuhan energi.

“Teman-teman di sektor ini harus lebih jelas permintaannya tidak bisa bicara normatif seolah tidak ada apa-apa. Yang dirugikan kepentingan nasional kita karena energi ini kan salah satu sektor sangat strategis untuk kita. Ketahanan energi itu vital,” kata Haryadi.

Dia meminta pemerintah merubah pandangan terhadap industri migas yang kondisinya sudah tidak bisa lagi disamakan dengan beberapa tahun lalu saat menjadi primadona penerimaan negara. Untuk itu harus diambil tindakan konkrit sebagai solusi, karena meskipun kontribusi bagi pendapatan jelas menurun tapi bagi pertumbuhan ekonomi dan dampak terhadap multiplier effects masih cukup besar.

Pemerintah dinilai hanya melihat dari sisi pembiayaan yang terus membengkak tidak melihat bagaimana upaya pelaku usaha dalam melakukan efisiensi sangat sulit dilakukan ditengah iklim investasi tanah air yang tidak kondusif.

“Kami khawatir kalau dari perspektif pemerintah cuma beberapa triliun ribet sekali, lalu cost recovery selalu besar. Pemerintah kan mikirnya simpel saja, tapi tantangan buat kita, bagaimana bikin sektor ini efisien,” tegas Hariyadi.

Mariatul Aini, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan, mengatakan pemerintah tidak menutup mata akan permasalahan migas nasional. Untuk itu pemerintah membuka diri untuk bernegosiasi dengan investor. Selain itu, insentif yang diberikan pemerintah tidak bisa hanya fokus pada industri migas. Apalagi sudah ditetapkan sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dalam pembangunan dalam beberapa tahun ke depan. Selain untuk pemerataan pembangunan ketersediaan infrastruktur juga bisa membantu para investor migas dalam menyiapkan fasilitas penunjang jadi tidak terlalu memerlukan dana besar saat investasi.

“Migas itu di remote area. Bagaimana biar bisa terbuka, jadi dorong dari sisi pengembangan infrastruktur. pelabuhan, jalan, jembatan, sehingga investor tidak usah keluarkan investasi besar untuk membuka daerah,” kata Mariatul.(RI)