JAKARTA – Aksi mitigasi dan adaptasi untuk memenuhi target Nationality Determined Contribution (NDC), mencakup banyak sektor di Kementerian/ lembaga dan lintas OPD di provinsi. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan nasional mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) tersebut.

Sebagai bagian dari pemerintahan yang terletak dekat dengan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi, Pemerintah Daerah juga sangat berperan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim.

“Jadi eksternalitas lingkungan itu sebetulnya paling kena ke kabupaten/kota. Kalau ada konteks hutan itu naik ke provinsi. Jadi karena eksternalitas itu ada di bawah, maka peran Provinsi sangat besar dalam penurunan emisi GRK dan peningkatan ketahanan iklim,” ujar Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) saat membuka Rapat Kerja Teknis Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (Rakerteknas PPI) di Jakarta, Rabu (1/3).

Perpres Nomor 98 tahun 2021 mengamanatkan provinsi untuk menetapkan baseline dan target penurunan emisi GRK serta ketahanan, rencana aksi, pelaksanaan aksi dan pemantauan. Pelaksanaan aksi oleh kabupaten dan kota menjadi bagian dari aksi di tingkat Provinsi. Selain itu, terdapat mandat berjenjang dari kabupaten/kota, provinsi dan nasional untuk inventarisasi GRK.

“Dengan pengaturan tersebut, maka pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional dan sektor menjadi kesatuan dengan tingkat daerah, adanya alignment, atau ada keterkaitan dan koherensinya. Kemudian, menggunakan metodologi yang sama, tidak terjadi double counting dan dapat menghasilkan kinerja yang dalam measurement, reporting, dan verificationnya satu arah atau MRV-able,” kata Siti.

Pada konteks Nilai Ekonomi Karbon, Menteri Siti mengingatkan Pemerintah Daerah untuk berhati-hati agar perdagangan karbon yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan mendahulukan upaya pengurangan emisi GRK secara langsung serta tidak menjadi alat “green washing”.

Siti mendorong agar potensi REDD+ dari seluruh wilayah hutan Indonesia dimaksimalkan untuk mendapatkan insentif, memperkuat enabling condition, dan mencegah perpindahan unit karbon ke luar negeri, sehingga target NDC dan Indonesia FOLU Net Sink 2030 dapat tercapai.

Sementara itu, dalam laporannya Laksmi Dhewanthi, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian LHK, menyampaikan Rakerteknas PPI yang bertema “Sinergi dan Kolaborasi Implementasi Nationally Determined Contribution” tersebut diselenggarakan secara luring dan melibatkan lebih dari seratus undangan yang berasal dari Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri serta Dinas Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan dan Lingkungan Hidup se-Indonesia.

“Kami berharap pertemuan ini, dapat meningkatkan pemahaman, komitmen dan kontribusi kita semua, dalam pengendalian perubahan iklim,” ujarnya.(RA)