JAKARTA – Pemerintah Indonesia dikabarkan telah mengantongi kesepakatan untuk mendapatkan pendanaan dari Group of Seven (G7) melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk program early retirement atau pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bertenaga batu bara. Kesepakatan ini memang sudah dinantikan lama yakni bagaimana negara-negara maju turun berperan dalam transisi energi dengan membantu negara-negara berkembang untuk beralih meninggalkan energi fosil.

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengakui bakal ada pembahasan lebih detail mengenai kesepakatan terkait degan JETP disela acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 15-16 November di Bali nanti.

“Jadi memang ini dimotori Amerika Serikat dan Jepang nanti intinya supaya bisa ada percepatan early retirement PLTU dengan tidak memberikan dampak terhadap keandalan pasokan dan juga tarif listriknya,” kata Arifin ditemui Kementerian ESDM, Jumat (11/11).

Sayangnya dia belum mau membeberkan jumlah dana yang akan diterima Indonesia dari negara G7. Menurut Arifin dana yang diterima nantinya harus bisa menutup semua biaya yang diperlukan untuk memberhentikan operasional PLTU.

“Harus cukup uangnya misalnya satu PLTU berapa. Tergantung kapasitas memang misalnya US$3-US$4 juta per MW jadi kalau 300 MW kapasitasnya tinggal dikalikan aja kan gitu,” ujar Arifin.

Saat G20 nanti kata Arifin diharapkan sudah ada kesepakatan final mengenai jumlah dana yang akan diterima serta berbagai detail lainnya termasuk bentuk dan syarat pendanaan.

“Kalau sudah ada kesepakatan inti, target ada, tinggal detail. Detail bahwa kedua pihak sepakat melakukan program ini. targetnya yang akan di early retirement pendanaan dan syarat pendanannya apa,” ungkap Arifin.

Pada pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Seven (G7) di Elmau, Jerman pada akhir Juni lalu. Pertemuan yang juga dihadiri oleh Indonesia sebagai negara mitra G7 dan Presidensi G20 itu, saat itu menjalin sejumlah kesepakatan, salah satunya adalah kolaborasi dengan negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk mempercepat agenda transisi energi bersih melalui program JETP. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$25-US$30 miliar (sekitar Rp442 triliun) selama delapan tahun ke depan untuk mengakselerasi transisi energi.