JAKARTA – Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) khusus penugasan jenis premium masih belum mencapai 50% dari kuota yang disediakan  pemerintah. Kondisi ini menunjukkan kecenderungan atau pola konsumsi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Realisasi premium sampai 27 Agustus 2018 mencapai 5,23 juta kiloliter (KL) atau 44,29% dari kuota sebesar 11,8 juta KL. Jadi kami yakini ini aman sampai akhir tahun,” kata M Fanshrullah Asa Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas)  disela rapat dengan Komisi VII DPR, J
Selasa (28/8).

Dengan begitu masih ada sekitar 6,5 juta KL yang belum disalurkan PT Pertamina (Persero). Dan diprediksi sisa kuota tersebut juga tidak akan terserap seluruhnya.

Berdasarkan data BPH Migas ada tren tidak tercapainya konsumsi BBM premium sesuai dengan kuota yang ada dalam tiga tahun terakhir. Untuk itu pemerintah juga menurunkan kuotanya setiap tahun.

Pada 2015 kuota ditetapkan sebesar 13,6 juta dan yang terealisasi hanya 89,6% dari kuota atau sebesar 12,2 juta KL. Untuk  2016 kuota ditetapkan 13 juta dan realisasi hanya 10,6 juta atau 81,6% dari kuota. Kemudian pada tahun lalu realisasi konsumsi premium bahkan hanya hampir setengah dari kuota yakni sebesar 7,045 juta KL dari kuotanya sebesar 12,5 juta KL.

Untuk BBM jenis BBM tertentu (JBT) atau solar dan kerosene atau minyak tanah hingga Agustus ini sudah mencapai 10 juta KL dari kuota yang ditetapkan sebesar15,23 juta KL terdiri dari solar 14,6 juta KL dengan kerosene 610 ribu KL.

Fanshrullah mengatakan untuk solar saja konsumsi hingga Agustus sebesar 9,7 juta atau sudah 66,63% dari kuota sementara minyak tanah sudah 346,7 ribu KL 56,84%.

BPH Migas memproyeksikan konsumsi solar masih akan dibawah kuota. Ini terlihat juga dari tren penyaluran solar tiga tahun terakhir.

Pada 2015 kuota yang ditetapkan pemerintah 17 juta KL dengan realisasi hanya 14,15 juta KL. Setahun kemudian pada 2016 kuota dipatok hanya 15,5 juta KL dan terserap 13,7 juta KL

Untuk tahun lalu pemerintah tetapkan kuota sebesar 15,5 juta KL realisasi 14,5 juta KL. Realisasi pada tahun meningkat dibanding tahun sebelumnya lantaran menjelang akhir tahun pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yakni penyaluran premium diseluruh wilayah tidak hanya di wilayah non Jawa-Madura-Bali (Jamali).

Pemerintah kata Fanshrullah sebenarnya memyiapkan cadangan satu juta kuota, namun cadangan itu tidak akan digunakan yang akhirnya menjadi penghematan.

“Ini kami meyakini dengan data real sampai hari ini potensi penghematan mendekati satu  juta KL, khususnya di solar,” tandas Fanshrullah.(RI)